Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 sebagai landasan hukum pelaksanaan kurikulum nasional. Kehadiran regulasi ini menggantikan ketentuan terdahulu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024. Penerbitan aturan baru tersebut dirancang untuk memastikan kesinambungan pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan formal sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan nasional secara terstruktur.
Pembaruan regulasi kurikulum ini menjadi pedoman penting bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar yang mencakup Sekolah Dasar (SD), hingga pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui payung hukum tersebut, kementerian mengatur pedoman penerapan pembelajaran yang adaptif bagi satuan-satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia tanpa melakukan perombakan menyeluruh terhadap kurikulum yang telah diaplikasikan sebelumnya.
Landasan Hukum Implementasi Kurikulum Melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025
Penetapan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memelihara stabilitas proses belajar mengajar di ruang kelas. Aturan ini memuat ketentuan operasional kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, sampai dengan jenjang SMK. Fokus utama dari penerbitan peraturan menteri ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan pembelajaran agar para pendidik dapat menjalankan tugas pengajaran secara konsisten.
Dalam konteks pelaksanaannya, penyesuaian regulasi ini tidak mengubah kurikulum yang sebelumnya telah diterapkan di satuan pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya stabilitas kurikulum sehingga pihak sekolah dan tenaga pendidik tidak menghadapi perubahan format yang mendadak. Penyelarasan administratif melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dimaksudkan untuk memperkuat substansi pengajaran serta memudahkan evaluasi berkala terhadap mutu belajar peserta didik di seluruh pelosok negeri.
Melalui kerangka hukum yang telah diperbarui, satuan pendidikan memiliki acuan formal yang mengikat dalam menjalankan program pengajaran tahunan. Aturan ini sekaligus menjadi rujukan resmi bagi dinas pendidikan maupun pemangku kepentingan terkait dalam mengawasi dan mendampingi implementasi proses belajar mengajar di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK secara berkesinambungan.
Konsep dan Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Mendalam
Bersamaan dengan kepastian regulasi kurikulum, Kemendikdasmen memperkenalkan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) ke dalam sistem pembelajaran nasional. Pendekatan ini diformulasikan sebagai sebuah kerangka utuh yang memadukan berbagai komponen pembelajaran yang saling terhubung. Komponen-komponen tersebut dirancang untuk meningkatkan mutu interaksi edukatif antara tenaga pendidik dan peserta didik di dalam kelas.
Struktur pembelajaran mendalam dibangun di atas beberapa elemen utama, yakni praktik pedagogis yang kokoh, serangkaian pengalaman belajar yang terarah, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang kontekstual, serta orientasi capaian pada dimensi lulusan. Melalui perpaduan komponen ini, kegiatan belajar tidak semata-mata diarahkan pada penyampaian materi teoretis, melainkan pada pembentukan pemahaman konseptual yang fungsional bagi peserta didik.
Pengalaman belajar dalam kerangka pembelajaran mendalam dirancang berlangsung melalui tiga tahapan terstruktur, yaitu tahapan memahami materi, mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari, dan merefleksikan proses belajar yang telah dilalui. Tahapan memahami mendorong peserta didik menguasai konsep dasar dengan benar, tahapan mengaplikasi melatih mereka memanfaatkan pengetahuan dalam pemecahan persoalan nyata, sedangkan tahapan merefleksi mengajak peserta didik meninjau kembali capaian dan proses berpikir yang mereka gunakan.
Seluruh rangkaian pengalaman belajar tersebut dijalankan berlandaskan tiga prinsip utama, yakni berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Prinsip berkesadaran menekankan pentingnya keterlibatan perhatian dan fokus peserta didik secara penuh dalam setiap aktivitas kelas. Prinsip bermakna menjamin materi yang dipelajari memiliki relasi yang relevan dengan konteks kehidupan, sedangkan prinsip menggembirakan mengondisikan suasana belajar yang positif agar proses transfer pengetahuan berlangsung tanpa tekanan. Muara akhir dari pendekatan ini ditujukan untuk pencapaian delapan dimensi profil lulusan yang menjadi target pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
Perbandingan Praktik Pedagogis dan Kurikulum Internasional
Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam oleh Kemendikdasmen sejalan dengan perkembangan praktik pendidikan di berbagai negara, salah satunya Australia. Dalam dokumen kurikulum resminya, Australia menaruh perhatian besar pada konsep deep learning, penerapan pedagogi berbasis bukti (evidence-based pedagogy), pengembangan basis pengetahuan yang kuat, pengurutan pembelajaran secara sistematis, serta kecakapan peserta didik dalam menggunakan sekaligus mentransfer pengetahuannya ke berbagai situasi.
Kendati dokumen kurikulum Australia memuat penekanan mendalam terhadap penguasaan materi yang sistematis dan transfer pengetahuan, otoritas pendidikan di negara tersebut tidak menetapkan istilah 'deep learning' sebagai satu-satunya nama resmi pendekatan pedagogis nasional mereka. Pembelajaran mendalam di Australia diposisikan sebagai bagian dari ragam strategi pengajaran yang berlandaskan bukti empiris guna menopang ketercapaian kompetensi belajar siswa secara menyeluruh.
Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag Jenjang S1 S2 S3, Rangkaian Seleksi, Jalur, dan Syarat Lengkap
Perbandingan ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap penguatan pengetahuan, pengurutan alur belajar yang runut, dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata merupakan fondasi mendasar dalam pembelajaran modern. Kemendikdasmen mengadopsi prinsip serupa dengan menyusun komponen pedagogis, pengalaman belajar bertahap, prinsip pembelajaran mindful, meaningful, joyful, serta delapan dimensi profil lulusan dalam satu kesatuan kebijakan nasional.
Data Ketimpangan Ketersediaan dan Kualitas Sekolah Menengah
Langkah Kemendikdasmen dalam menata kurikulum dan pendekatan pedagogis berjalan berdampingan dengan tantangan kesenjangan akses fisik serta mutu pendidikan antardaerah. Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen per Juni 2025, persebaran sekolah berkategori bermutu pada jenjang menengah masih mengalami ketimpangan yang sangat signifikan di tingkat kecamatan.
Dari total 7.288 kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia, baru tercatat 4 persen atau setara 263 kecamatan yang telah memiliki fasilitas satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA berkategori bermutu. Angka ini menegaskan bahwa sebagian besar wilayah kecamatan di Indonesia belum menikmati fasilitas sekolah menengah dengan standar kualitas yang memadai.
Selain rendahnya proporsi sekolah bermutu, ketersediaan fisik satuan pendidikan jenjang menengah juga masih belum merata. Berdasarkan data kementerian, saat ini tercatat masih ada 305 kecamatan di Indonesia yang sama sekali belum memiliki layanan pendidikan tingkat SMP atau sederajat. Pada jenjang yang lebih tinggi, kondisinya bahkan lebih menantang karena terdapat 752 kecamatan yang belum memiliki fasilitas layanan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Disparitas ketersediaan mutu sekolah paling ekstrem tercatat di wilayah Pulau Papua. Berdasarkan dokumentasi data Kemendikdasmen per Juni 2025, di seluruh Pulau Papua hanya terdapat empat satuan pendidikan berkategori bermutu. Keempat sekolah bermutu tersebut bahkan hanya terkonsentrasi di tiga wilayah kecamatan, sehingga mayoritas anak usia sekolah menengah di wilayah Papua menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi.
Peluncuran dan Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
Menanggapi kondisi kesenjangan mutu dan ketiadaan akses sekolah menengah di ratusan kecamatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meluncurkan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Peluncuran resmi program ini diumumkan oleh Mendikdasmen dalam acara taklimat media pada hari Senin, 20 Juli, dengan memperkenalkan 17 unit SNT perdana yang tersebar di 13 provinsi.
Program SNT diselenggarakan berlandaskan payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Berbeda dengan mekanisme pengelolaan sekolah reguler yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah, tata kelola dan penyelenggaraan seluruh satuan pendidikan SNT berada langsung di bawah kendali Kemendikdasmen.
Sebanyak 17 unit SNT yang berlokasi di 17 kabupaten/kota tersebut mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Pada fase awal operasionalnya, SNT menyelenggarakan layanan pendidikan secara terpadu untuk jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pembelajaran serta satu struktur tata kelola kelembagaan. SNT angkatan pertama ini didukung secara langsung oleh 17 kepala sekolah, 204 guru atau tenaga pendidik, serta melayani total 1.360 peserta didik yang terbagi rata atas 680 siswa jenjang SMP dan 680 siswa jenjang SMA.
Pemerintah memiliki peta jalan perluasan akses yang terukur untuk program ini. Hingga tahun 2029 mendatang, target yang ditetapkan pemerintah adalah menghadirkan 500 titik layanan SNT yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk merealisasikan agenda tersebut, di samping 17 unit SNT yang telah beroperasi di 17 kabupaten/kota, saat ini terdapat 20 unit SNT di 15 provinsi yang sedang berada dalam proses pembangunan sarana dan prasarana fisik.
Dalam rangka memastikan percepatan mutu melalui program ini berjalan lancar di lapangan, pimpinan kementerian melakukan peninjauan langsung ke fasilitas yang dibangun. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq telah meninjau kesiapan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas sebagai langkah tindak lanjut operasional pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2026.
Jadwal Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 1, Ketentuan LoA, dan Dokumen Pendaftaran
Komparasi SNT, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat
Untuk memperluas daya jangkau pendidikan dan mengakomodasi kebutuhan populasi peserta didik yang berbeda, pemerintah membentuk tiga model kelembagaan satuan pendidikan khusus melalui mandat Instruksi Presiden yang berbeda-beda. Ketiga model tersebut adalah Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan Sekolah Rakyat (SR).
Karakteristik dan Tata Kelola SNT
Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) diselenggarakan langsung oleh Kemendikdasmen berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2026. Karakteristik utama dari SNT adalah format pelayanannya yang bersifat nonasrama (non-boarding). Peserta didik yang berhasil lolos seleksi penerimaan SNT berasal dari daerah sekitar lokasi sekolah, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan bermutu tinggi jenjang SMP dan SMA sembari tetap tinggal di rumah bersama keluarga masing-masing. Pendekatan nonasrama ini ditujukan untuk mendekatkan layanan sekolah bermutu langsung ke tengah-tengah komunitas lokal.
Karakteristik dan Tata Kelola SUG
Berbeda dengan SNT, Sekolah Unggul Garuda (SUG) merupakan program yang dimandatkan langsung oleh Presiden kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2025. Penyelenggaraan SUG menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) yang ditargetkan secara khusus untuk anak-anak usia SMA dengan kualifikasi akademik istimewa. Target pemerintah hingga tahun 2029 adalah membangun 20 unit SUG serta mengembangkan 80 sekolah garuda transformasi guna membina talenta akademik unggul dari berbagai daerah.
Karakteristik dan Tata Kelola Sekolah Rakyat
Sementara itu, model kelembagaan ketiga adalah Sekolah Rakyat (SR) yang penyelenggaraannya dimandatkan kepada Kementerian Sosial berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah Rakyat juga menggunakan sistem sekolah berasrama, namun difokuskan melayani anak-anak dari kelompok miskin ekstrem, anak jalanan, dan keluarga prasejahtera. Peserta didik yang diterima di SR umumnya berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga saat ini, sebanyak 166 satuan pendidikan Sekolah Rakyat telah beroperasi di 141 kabupaten/kota di Indonesia.
Perbandingan antara SNT, SUG, dan SR memperlihatkan pembagian peran yang jelas antar-kementerian. SUG di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membina siswa SMA berprestasi istimewa dengan asrama, SR di bawah Kementerian Sosial melayani kelompok prasejahtera desil 1 dan 2 dengan asrama, sedangkan SNT di bawah kendali langsung Kemendikdasmen melayani siswa SMP dan SMA di wilayah sekitar melalui sistem nonasrama demi pemerataan mutu.
Adaptabilitas Sistem Pembelajaran Jarak Jauh dalam Kondisi Darurat
Selain mengelola program kurikulum dan pembangunan fisik sekolah, Kemendikdasmen juga mengimplementasikan fleksibilitas mekanisme belajar untuk menghadapi situasi luar biasa atau bencana alam. Penerapan sistem pembelajaran adaptif menjadi instrumen penyelamat agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keselamatan fisik.
Langkah mitigasi darurat tersebut diterapkan oleh Kemendikdasmen di Pulau Kalimantan saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Guna melindungi para siswa dan tenaga kependidikan dari paparan bahaya asap tebal karhutla, kementerian memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Penerapan kebijakan PJJ darurat karhutla di Kalimantan ini melibatkan sebanyak 3.524 satuan pendidikan demi menjaga keselamatan 571.338 murid yang terdampak kondisi lingkungan berbahaya tersebut.
Pengawasan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas pembelajaran jarak jauh terus dipantau secara langsung oleh jajaran pimpinan kementerian di berbagai daerah. Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq turut meninjau langsung pelaksanaan PJJ di Gorontalo guna mengevaluasi proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta memastikan peserta didik tetap memperoleh pendampingan instruksional yang layak.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang mencakup penerbitan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, perumusan pendekatan pembelajaran mendalam, pendirian SNT berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2026, hingga kesiapan mitigasi PJJ darurat mencerminkan strategi menyeluruh Kemendikdasmen. Berbagai inisiatif terintegrasi ini diarahkan untuk mempercepat pemerataan akses, memangkas ketimpangan kualitas antardaerah, dan mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
