Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung. Gugatan tersebut sebelumnya diajukan guna menguji keabsahan proses hukum yang menjerat Lodewyk sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk materi persoalan yang sama.
Catatan persidangan menunjukkan Lodewyk sebelumnya telah melayangkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima. Lodewyk kemudian sempat mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun pengadilan tersebut memutuskan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan.
Wanita Dianiaya di Warung Mi Ayam Bekasi hingga Tewas, Pelaku Ditangkap
Selain persoalan batasan pengajuan praperadilan, hakim menilai keberatan yang disampaikan Lodewyk terkait program MBG sudah menyentuh substansi materiil. Hal-hal tersebut dinilai telah masuk ke tahap pembuktian pokok perkara yang semestinya diuji dan diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan melalui forum praperadilan.
Dalam dalil permohonannya, tim penasihat hukum Lodewyk menuding adanya dugaan rekayasa perkara oleh pihak kejaksaan. Kuasa hukum memaparkan bahwa Kejaksaan Agung melakukan serangkaian upaya paksa鈥攎ulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan鈥攈anya dalam kurun waktu tiga hari kerja sejak Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) diterbitkan. Pihak pemohon menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa kecukupan dua alat bukti permulaan dan tanpa pemeriksaan awal sebagai calon tersangka. Menanggapi keberatan itu, Kejaksaan Agung menegaskan seluruh tindakan penyitaan aset milik pemohon telah dijalankan secara sah sesuai koridor KUHAP.
Perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN ini menyeret sedikitnya tujuh orang tersangka. Selain Lodewyk Pusung, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Asep Yusuf Somantri (AYS).
Kebakaran Landa Rumah di Jelambar, 17 Unit Damkar Dikerahkan
Penyidik turut menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka.
Berdasarkan konstruksi perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, banyak Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditunjuk karena memiliki afiliasi dengan petinggi di BGN, kendati yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai mitra. Dugaan penyimpangan ini juga mencakup penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan barang, di antaranya 21.801 unit sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
