Kebuntuan Perang AS dan Iran Memicu Tekanan Politik Domestik bagi Donald Trump

Kalangan internal Partai Republik secara terbuka mulai meragukan durasi operasi militer ini. Tokoh-tokoh seperti Ketua DPR AS Mike Johnson dan pembawa acara Fox News Laura Ingraham menekankan urgensi penyelesaian konflik sebelum pemungutan suara berlangsung. Ingraham menyatakan bahwa waktu terus berjalan bagi Trump dan partai tidak boleh membiarkan situasi ini menjadi gangguan tanpa akhir. Senada dengan hal tersebut, Senator Louisiana Bill Cassidy menilai pemerintah sebenarnya sempat memiliki peluang untuk mencapai target awal dan mengakhiri pertempuran, meski kesempatan itu belum terwujud karena penolakan proposal perdamaian oleh Teheran.

Posisi politik pemerintah semakin rumit seiring bertambahnya jumlah korban dari pihak militer. Sejak serangan berulang dimulai usai bulan Maret lalu, empat prajurit AS dilaporkan tewas, menambah total korban jiwa menjadi 18 orang. Di luar angka kematian, Pentagon secara diam-diam mencatat tambahan 140 personel yang terluka, sehingga total korban luka kini melampaui 600 orang. Meskipun Trump mengklaim bahwa keluarga korban dan prajurit mendukung penuh upaya ini, jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 42 persen pemilih Republik dan 53 persen pemilih independen akan semakin menolak perang jika korban jiwa terus berjatuhan.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Keengganan publik juga didorong oleh dampak ekonomi global yang memukul daya beli warga AS. Milisi Houthi di Yaman memperburuk jalur pasokan dengan memblokade Selat Bab al-Mandeb dan menyerang kapal-kapal Arab Saudi di Laut Merah, yang merupakan rute pintas menuju Selat Hormuz. Imbasnya, harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Mei. Di pasar domestik AS, harga rata-rata bensin ikut meroket melampaui 4 dolar AS per galon, sebuah angka yang dinilai akan menyulitkan Trump dalam mempertahankan argumen perangnya di mata publik.

Menghadapi jalan buntu, Trump mengaku kepada Axios bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan masif yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, opsi militer skala besar membawa risiko tinggi. Serangan terhadap infrastruktur penting Iran rentan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sementara itu, upaya menguasai wilayah strategis seperti Pulau Kharg atau Selat Hormuz membutuhkan pengerahan pasukan darat, sebuah langkah yang ditolak oleh 68 persen warga AS menurut survei CNN. Di sisi lain, Wakil Presiden JD Vance dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai eskalasi militer di tengah menipisnya stok amunisi militer AS.

Baca Juga

Strategi Investasi DBS, Optimalkan Peluang Global di Tengah Siklus Belanja Modal Baru

Tekanan yang bertubi-tubi memaksa adanya penyesuaian target strategis. Tuntutan awal AS agar Iran menyerah tanpa syarat dan tidak memiliki senjata nuklir secara permanen kini bergeser. Trump mengisyaratkan kemungkinan menerima kompromi berupa pembukaan kembali Selat Hormuz, dengan dalih bahwa Iran pada dasarnya telah melakukan denuklirisasi yang dapat dipantau dari luar angkasa. Bersamaan dengan itu, Kongres AS mulai mengambil langkah pembatasan. DPR AS telah dua kali memungut suara untuk membatasi wewenang perang presiden melalui War Powers Act, sementara Senat melakukannya satu kali. Politisi Republik seperti Anggota DPR Nancy Mace dan Senator Lisa Murkowski juga secara tegas menolak klaim pemerintah yang menganggap jeda gencatan senjata dapat mereset batas waktu konstitusional pengerahan pasukan militer.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap