Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok bagi masyarakat serta jajaran pemasyarakatan yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9/2026).
Bantuan yang didistribusikan bersumber dari penggalangan donasi seluruh pegawai Kemenimipas, didukung oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas serta Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS). Paket bantuan yang dikirimkan meliputi 20 ton beras, 2.000 lembar selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 1.000 rak telur, 1.000 dus mi instan, serta pasokan obat-obatan dan multivitamin.
Penyaluran logistik ini ditujukan kepada warga terdampak, petugas Rutan Kelas IIB Ruteng, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beserta keluarganya, hingga pihak yang terdampak di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo.
Kebakaran Apartemen Pavilion Jakpus 115 Personel Dikerahkan, 14 Orang Dievakuasi
Fasilitas Rutan Kelas IIB Ruteng sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Berdasarkan hasil penilaian awal, beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan proses rekonstruksi atau pembangunan kembali.
Guna mempercepat pemulihan fungsi rutan, Mashudi menginstruksikan Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan (SSPP) untuk segera menindaklanjuti pemenuhan sarana dan prasarana di Rutan Ruteng. Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Decky Nurmansyah menyampaikan bahwa koordinasi lintas pihak terus dijalankan guna memastikan penanganan bangunan rutan berjalan cepat.
Damkar Pakai Skylift Evakuasi Penghuni dari Kebakaran di Apartemen Pavilion
Selain meninjau kondisi rutan dan menyalurkan bantuan, Mashudi juga memeriksa aset lahan seluas sekitar 3,3 hektare milik Kemenimipas di Labuan Bajo pada hari yang sama. Lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut saat ini tengah menjalani proses penyesuaian administrasi dan penetapan status pertanahan.
