Insiden serangan 27 Juli 1996, atau yang secara luas dikenal oleh publik sebagai peristiwa Kudatuli, kembali diperingati. Dalam momentum peringatan 30 tahun peristiwa bersejarah tersebut, pesan krusial mengenai pentingnya menjaga profesionalitas institusi pertahanan negara menjadi sorotan utama. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga merupakan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, menegaskan bahwa peringatan Kudatuli pada pokoknya hanya membawa satu pesan esensial. Pesan tersebut adalah sebuah pengingat keras agar tentara harus selalu menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan.
Pernyataan mengenai garis batas pengabdian militer ini disampaikan secara langsung oleh Andi saat ia hadir dalam acara peringatan tiga dekade Kudatuli yang diselenggarakan di kantor DPP PDIP, Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, pada hari Senin (27/7). Kegiatan peringatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi partai, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam kesempatan itu, Megawati hadir dengan didampingi oleh putra keduanya, Muhammad Prananda Prabowo, yang saat ini juga menduduki jabatan strategis sebagai Ketua DPP PDIP.
Dalam pandangan Andi, yang sebelumnya memiliki latar belakang dan dikenal luas sebagai pakar kajian militer serta pertahanan, aparat bersenjata sama sekali tidak boleh memasuki wilayah politik. Area tersebut dinilai bukan merupakan kompetensi utama dari institusi militer. Ia menekankan bahwa tentara dituntut untuk selalu bersikap profesional dengan fokus utama menjaga wilayah pertahanan sekaligus kedaulatan negara. Untuk mendukung tugas berat tersebut, negara telah mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat luas.
Bak Bom Atom, Potret Hujan Bom Israel Picu Gempa di Negara Arab Ini
Andi mengingatkan bahwa pajak rakyat yang digunakan untuk menggaji para perwira maupun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pemanfaatan anggaran tersebut harus memastikan bahwa setiap personel bertugas sesuai dengan koridornya, sebagaimana yang telah diatur secara tegas di dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, implementasi dari kepatuhan pada aturan tersebut adalah dengan memfokuskan prajurit pada keahlian tempur dan taktis militer, bukan pada urusan sipil.
Lebih rinci, Andi mencontohkan bahwa seorang tentara sudah semestinya jago dalam melakukan terjun payung, mahir menyetir tank, serta andal dalam mengoperasikan kapal selam. Sebaliknya, ia memberikan penolakan tegas terhadap potensi masuknya personel militer ke dalam sektor yang tidak relevan dengan tugas pertahanan. Ia menyoroti bahwa tentara bukan untuk masuk ke dalam pemerintahan sipil, bukan untuk masuk menjadi seorang direktur jenderal (dirjen), dan bukan pula ditugaskan untuk masuk mengurusi komoditas pertanian seperti jagung maupun membuka lahan sawah.
Bromo Kebakaran Lagi, Api Merambat ke Bukit Teletubbies
Untuk memperkuat argumennya mengenai profesionalitas ini, Andi menarik benang merah dengan sejarah awal berdirinya angkatan bersenjata republik ini. Ia secara khusus mengutip pesan historis dari Panglima pertama Tentara Indonesia, Jenderal Besar Sudirman, yang disampaikan pada tahun 1950 silam. Saat itu, Sudirman mengamanatkan agar tentara Indonesia tidak terpilah-pilah dan menolak masuk ke dalam berbagai kepentingan politik. Pesan yang sangat fundamental tersebut kemudian kembali diulang oleh Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator, Sukarno, saat berpidato dalam peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1953.
Andi mencatat bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Sukarno nyaris sama dengan amanat Sudirman. Sukarno menekankan agar aparat bersenjata tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, serta tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penutup, Andi menjadikan rentang sejarah bangsa sebagai bahan refleksi. Ia menilai bahwa masalah besar yang mendera Indonesia sejak tahun 1966 hingga akhirnya ambruk saat Reformasi 1998 disebabkan oleh tentara yang telah kehilangan jati dirinya dan masuk ke ranah politik. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mencegah hal tersebut terulang kembali saat ini.
