Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah mengungkap keberadaan sebuah jaringan propaganda digital terstruktur. Kelompok ini diketahui menyebarkan informasi palsu atau hoaks, fitnah, serta provokasi di berbagai platform media sosial. Operasi manipulasi opini publik tersebut tercatat sudah berjalan sejak tahun 2024.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan bahwa kepolisian telah menangkap dan menahan delapan orang tersangka. Enam tersangka di antaranya, yakni ADIK, BCK, AYV, YAP, MMA, dan YNI, saat ini ditahan secara resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Sementara itu, dua tersangka lainnya diidentifikasi berinisial G dan S.
Untuk melancarkan aksinya, sindikat ini membagi tugas ke dalam lima peran terorganisasi, yaitu pihak perekrut dan pembiaya, pembuat konten, penyebar konten, pendorong interaksi (booster), serta penyebar massal (blasting). Tersangka ADIK bertugas menyusun narasi konten dan memberikan arahan, sedangkan BCK memiliki peran untuk mengirimkan narasi tersebut. Akun-akun media sosial dikelola oleh AYV, dan penyuntingan konten dilakukan oleh YAP bersama MMA.
17.800 Personel Amankan Laga Persija vs Persib di SUGBK, Titik Penyekatan Disiapkan
Tersangka YNI menyediakan jasa pendorong komentar guna merekayasa interaksi berskala besar. Di sisi lain, tersangka G berperan menawarkan proyek propaganda digital ini, dan S bertugas sebagai desainer grafis. Dalam menyebarkan kontennya, jaringan ini memanfaatkan sejumlah platform media sosial seperti X, Threads, Instagram, dan Facebook.
Terkait aliran dana, kepolisian menemukan bahwa klien utama memberikan pembayaran kepada koordinator sindikat secara tunai. Koordinator kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada para kreator konten dan buzzer melalui transfer bank. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik menyita uang tunai senilai Rp220 juta. Selain itu, disita pula barang bukti berupa 11 unit ponsel, dua unit laptop, satu unit iPad, serta dua buah flashdisk yang memuat arsip materi konten propaganda.
PFI Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau
Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya kerugian negara. Apabila terbukti bahwa dana pembiayaan proyek propaganda tersebut berasal dari anggaran negara, penyidik akan mendalami dugaan penyalahgunaan keuangan negara. Para tersangka saat ini dijerat dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Penyidik turut mendalami potensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta Pasal 603 dan 604 KUHP terkait tindak pidana korupsi.
Fenomena disinformasi ini mendapat perhatian dari Peneliti Amnesty Indonesia, Haeril Halim. Ia menyampaikan bahwa penyebaran disinformasi secara daring sering dimanfaatkan untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, dan pengunjuk rasa. Mengutip laporan Amnesty International berjudul "Building up Imaginary Enemies" yang diterbitkan pada bulan Mei, Haeril menyebutkan bahwa dalam 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah menjadi taktik utama untuk mendiskreditkan pengkritik pemerintah secara sistematis.
