Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka Sindikat Propaganda Digital dan Hoaks

Untuk melancarkan aksinya, sindikat ini membagi tugas ke dalam lima peran terorganisasi, yaitu pihak perekrut dan pembiaya, pembuat konten, penyebar konten, pendorong interaksi (booster), serta penyebar massal (blasting). Tersangka ADIK bertugas menyusun narasi konten dan memberikan arahan, sedangkan BCK memiliki peran untuk mengirimkan narasi tersebut. Akun-akun media sosial dikelola oleh AYV, dan penyuntingan konten dilakukan oleh YAP bersama MMA.

Baca Juga

Jadwal Samsat Keliling Jadetabek 29 Juli 2026 dan Info Pajak Kendaraan

Tersangka YNI menyediakan jasa pendorong komentar guna merekayasa interaksi berskala besar. Di sisi lain, tersangka G berperan menawarkan proyek propaganda digital ini, dan S bertugas sebagai desainer grafis. Dalam menyebarkan kontennya, jaringan ini memanfaatkan sejumlah platform media sosial seperti X, Threads, Instagram, dan Facebook.

Terkait aliran dana, kepolisian menemukan bahwa klien utama memberikan pembayaran kepada koordinator sindikat secara tunai. Koordinator kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada para kreator konten dan buzzer melalui transfer bank. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik menyita uang tunai senilai Rp220 juta. Selain itu, disita pula barang bukti berupa 11 unit ponsel, dua unit laptop, satu unit iPad, serta dua buah flashdisk yang memuat arsip materi konten propaganda.

Baca Juga

Jadwal Perempat Final VNL 2026 Putra 29 Juli, Slovenia vs Turki dan Jepang vs Cina

Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya kerugian negara. Apabila terbukti bahwa dana pembiayaan proyek propaganda tersebut berasal dari anggaran negara, penyidik akan mendalami dugaan penyalahgunaan keuangan negara. Para tersangka saat ini dijerat dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Penyidik turut mendalami potensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta Pasal 603 dan 604 KUHP terkait tindak pidana korupsi.

Fenomena disinformasi ini mendapat perhatian dari Peneliti Amnesty Indonesia, Haeril Halim. Ia menyampaikan bahwa penyebaran disinformasi secara daring sering dimanfaatkan untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, dan pengunjuk rasa. Mengutip laporan Amnesty International berjudul "Building up Imaginary Enemies" yang diterbitkan pada bulan Mei, Haeril menyebutkan bahwa dalam 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah menjadi taktik utama untuk mendiskreditkan pengkritik pemerintah secara sistematis.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap