Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan aktivitas erupsi beruntun Gunung Anak Krakatau tidak berpotensi memicu bencana tsunami. Penegasan ini diberikan menyusul kekhawatiran publik atas rangkaian letusan yang terjadi sejak Jumat (4/9/2026) hingga Sabtu (5/9/2026) dini hari.
Kepastian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi terhadap pertumbuhan fisik tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah peristiwa erupsi besar pada 22 Desember 2018 silam. Berdasarkan pemantauan vulkanologi, volume dan dimensi tubuh gunung api di Selat Sunda tersebut saat ini dinilai masih relatif kecil.
Dengan kondisi struktur morfologi yang masih terbatas itu, Badan Geologi menyatakan tubuh Gunung Anak Krakatau tidak memiliki potensi keruntuhan skala besar yang mampu menggeser volume air laut hingga memicu gelombang tsunami.
Kurir Narkoba Ditangkap di Kalideres, 1,1 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi Disita

Data dari Magma Indonesia Kementerian ESDM mencatat sedikitnya 10 kali letusan terjadi dalam rentang waktu satu hari terakhir. Letusan-letusan ini terpantau mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar cukup jelas dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Krakatau di Pasauran. Hingga Sabtu (5/9/2026) pukul 04.40 WIB, aktivitas letusan terus-menerus dan suara gemuruh dilaporkan masih berlangsung.
Seiring dengan peningkatan aktivitas letusan tersebut, sejumlah warga di sebagian wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung sempat melaporkan adanya getaran dan suara dentuman keras. Badan Geologi menduga fenomena getaran dan dentuman yang dirasakan warga di tiga provinsi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada kurun waktu bersamaan.
Menyikapi perkembangan situasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan pesisir Banten dan Lampung, agar tetap tenang dan tidak panik oleh peredaran isu tsunami.
Kebakaran Gudang Penyimpanan Tembakau Pabrik Rokok di Sidoarjo, Api Padam Usai 11 Jam

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa trauma masyarakat dapat dipahami mengingat riwayat tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang terkait dengan aktivitas gunung tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan publik tetap menjadi prioritas pengawasan bersama aparat berwenang saat ini.
BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk disiplin mematuhi rekomendasi teknis dengan tidak mendekati kawasan gunung serta menjauhi seluruh area yang berada di dalam radius bahaya yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta terus bersiaga dan memastikan tidak ada pihak yang melanggar batas zona aman tersebut.






