Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau Plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah antisipasi ini dinilai penting seiring adanya potensi keterlambatan penyelesaian proses pengalihan utang dari target yang telah ditentukan, yakni 15 September 2026.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat (11/9/2026), usai pertemuan pembahasan penyelesaian utang KCIC dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Kamis (10/9).
Antisipasi Beban Keuangan KAI
Andreas menekankan bahwa rencana cadangan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya tekanan pada kondisi keuangan PT KAI. Pasalnya, beban keuangan berisiko muncul apabila proses pengambilalihan utang belum kunjung rampung sementara masa jatuh tempo utang KCIC sudah mulai berjalan.
Pengusaha Dorong Pariwisata RI Jadi Mesin Ekonomi
Kekhawatiran tersebut didasarkan pada perkembangan proses uji tuntas (due diligence) yang saat ini tengah berlangsung. Proses tersebut diperkirakan sulit selesai sesuai dengan target waktu yang direncanakan, sehingga potensi tidak tercapainya tenggat waktu pada 15 September 2026 dinilai cukup besar.
Tindak Lanjut Temuan BPK dan Pengawasan BUMN
Selain persoalan utang KCIC, Andreas menyoroti perlunya penyelesaian catatan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang selama ini dinilai kerap berulang.
Ini Cara Baca KPI dan Financial Insight biar Keputusan Bisnis Makin Tajam
Secara khusus, Danantara selaku pemegang saham PT KAI dan PT Bukit Asam diminta ikut menyupervisi penyelesaian berbagai permasalahan tersebut bersama Badan Pengelola BUMN.
BAKN DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memonitor seluruh proses penyelesaian utang KCIC hingga tuntas. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan tidak ada beban finansial tambahan yang memberatkan keuangan negara maupun BUMN yang terlibat.
