DPRD Bandung Desak Langkah Hukum Terkait Dugaan Penebangan 10 Pohon Terencana

Radea, yang juga merupakan seorang pakar hukum bisnis, memaparkan analisis logis di balik dugaannya. Ia menyatakan bahwa menebang sepuluh pohon berukuran besar di area publik merupakan pekerjaan berat yang mustahil diselesaikan oleh satu orang saja. Proses tersebut membutuhkan struktur kerja yang jelas, peralatan penebangan yang memadai, hingga kendaraan pendukung untuk mengangkut sisa-sisa tebangan. Oleh karena itu, ia menduga pemilik bisnis lapangan padel yang terlibat dalam proyek ini beroperasi di bawah payung hukum badan usaha, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV).

Baca Juga

Promo Sepeda di Transmart Jelang 17 Agustus Hadirkan Diskon Besar-besaran

Pengawasan terhadap tata ruang dan tata hijau di Kota Bandung memang menghadapi tantangan tersendiri bagi pihak legislatif. Mengingat hanya ada 50 anggota DPRD Kota Bandung yang harus menjangkau dan mengawasi 30 kecamatan di seluruh penjuru kota, pengawasan yang menyeluruh membutuhkan partisipasi aktif masyarakat serta respons cepat dari pemerintah daerah. Kasus penebangan pohon ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi di lapangan harus ditingkatkan agar pelanggaran lingkungan tidak kembali berulang di wilayah lainnya.

Guna memberikan efek jera dan menegakkan aturan, Radea mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan komprehensif. Ia menekankan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada para pekerja lapangan yang mengeksekusi penebangan di lokasi. Sebaliknya, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus menyasar pemilik manfaat atau beneficial owner dari entitas bisnis yang berada di balik proyek pembangunan tersebut. Langkah ini penting agar pihak yang paling bertanggung jawab secara finansial dan manajerial tidak lepas dari jerat hukum.

Baca Juga

Pertamina Catat Pengurangan Emisi Karbon 118 Persen pada Semester I 2026

Secara terperinci, Radea merekomendasikan tiga langkah strategis yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Bandung. Pertama, mengidentifikasi dan menindak secara tegas beneficial owner dari entitas bisnis yang diduga terlibat. Kedua, menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut. Ketiga, mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi sebagai bentuk pemulihan dan restorasi lingkungan. Radea juga mengingatkan agar proses ganti rugi lingkungan ini dilakukan secara sepadan. Ia menegaskan agar jangan sampai pohon-pohon besar yang telah ditebang tersebut hanya digantikan dengan pohon-pohon kecil yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh menyamai fungsi ekologis pohon yang hilang.