Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pengungkapan kasus perambahan hutan ini berawal ketika petugas dari Balai Besar TNBBS tengah melaksanakan agenda rutin berupa Operasi Pengamanan Hutan. Di tengah pelaksanaan operasi tersebut, petugas yang sedang berpatroli mendapati adanya aktivitas pembangunan akses jalan yang mencurigakan dan sama sekali tidak memiliki izin di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pembangunan jalan tersebut terpantau sedang berlangsung dengan menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator hidrolik.

Baca Juga

KPK Cari Celah Hukum dalam Ketentuan UU P2SK Terkait Perlindungan Obligasi

Menyikapi temuan pelanggaran di depan mata, petugas di lapangan segera mengambil tindakan tegas dengan menghentikan seluruh kegiatan pembukaan jalan tersebut. Selain menyetop operasional alat berat, petugas juga langsung mengamankan dua orang yang kedapatan berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satu unit alat berat yang diduga kuat digunakan sebagai sarana utama untuk melakukan aktivitas ilegal di dalam kawasan lindung itu kemudian disita dan diamankan sebagai barang bukti dalam proses hukum selanjutnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, memberikan penjelasan mendalam mengenai bahaya dari aktivitas pembukaan akses secara ilegal di area taman nasional. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelestarian kawasan konservasi. Jalan yang dibuka secara ilegal di kawasan lindung tidak sekadar mengubah bentang alam yang ada, tetapi juga berpotensi besar menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan kehutanan lainnya. Kejahatan penyerta yang dikhawatirkan dapat terjadi meliputi perambahan hutan lanjutan, aktivitas pembalakan liar, hingga perburuan satwa yang dilindungi. Dwi Januanto juga menegaskan bahwa perlindungan taman nasional bukan semata-mata tentang menjaga pepohonan dan satwa liar, melainkan juga demi mempertahankan fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Langkah tegas berupa penetapan tersangka ini sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi di tanah air.

Baca Juga

Istana Tanggapi Penurunan Kepuasan Publik, Kami Kerja Bukan untuk Survei

Lebih lanjut, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak akan berhenti hanya pada tahap pengamanan pelaku di lapangan beserta penyitaan barang bukti. Penggunaan alat berat untuk membuka akses di dalam taman nasional dinilai sebagai pelanggaran serius yang harus diusut hingga tuntas. Saat ini, proses penyidikan terus diarahkan untuk mengungkap secara lebih mendalam mengenai apa tujuan sebenarnya dari pembukaan jalan tersebut. Pihak penyidik juga sedang bekerja keras menelusuri siapa pihak yang memberikan perintah pengerjaan, siapa aktor yang membiayai operasi alat berat tersebut, serta siapa saja pihak-pihak yang pada akhirnya akan memperoleh manfaat dari kegiatan ilegal itu. Hari Novianto menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam kasus ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban hukum secara tegas berdasarkan alat bukti yang sah.

Atas perbuatan yang telah merugikan kelestarian alam tersebut, tersangka S dan TN kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang berat. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana aturan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, pihak berwenang juga menjerat kedua tersangka dengan juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap