IAEI dan KNEKS Dorong Penguatan Tata Kelola Ekonomi Syariah Nasional

Ketua Harian IAEI, Muhammad Syakir Sula, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat besar dan potensial untuk menjadi pemimpin utama dalam kancah ekonomi syariah global. Modal besar ini terlihat dengan jelas dari besarnya jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia, yang didukung pula secara kuat oleh kesiapan akademik serta dukungan kelembagaan yang memadai. Lebih lanjut, Muhammad Syakir Sula menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis atau transaksi komersial semata. Sebaliknya, ekonomi syariah harus diposisikan sebagai sebuah gerakan bersama atau yang diistilahkan sebagai 'jihad iqtisadi' untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.

Demi menyukseskan gerakan 'jihad iqtisadi' tersebut, IAEI menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi yang lebih erat di antara berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini dirancang untuk melibatkan kalangan akademisi, regulator atau pembuat kebijakan, para pelaku industri di sektor syariah, serta seluruh lapisan masyarakat luas. Dengan adanya jalinan kerja sama yang kokoh dan berkelanjutan dari seluruh elemen ini, diharapkan implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan nasional.

Baca Juga

Perbedaan Metode Menulis Plotter dan Pantser dalam Berkarya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, turut memberikan pandangannya mengenai integrasi ekonomi syariah dalam perencanaan pembangunan nasional. Beliau menyebutkan bahwa sektor ekonomi syariah saat ini telah berhasil diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis negara, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta program Asta Cita. Untuk mendukung integrasi tersebut secara optimal, Sholahudin Al Aiyub menekankan pentingnya MEKSI untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Di samping itu, pengembangan instrumen PDB Syariah juga mutlak diperlukan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran serta representasi yang jauh lebih akurat mengenai kontribusi riil sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional Indonesia.