Kemenkes Rombak Skema Pengadaan Obat dan Sistem Akreditasi Rumah Sakit

Selain merombak sistem pengadaan barang, Kementerian Kesehatan juga melakukan perubahan mendasar pada sistem penjaminan mutu fasilitas layanan kesehatan. Pada masa lalu, akreditasi sebuah rumah sakit sangat bergantung pada proses evaluasi administratif yang hanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Kini, pendekatan usang tersebut ditinggalkan dan diganti dengan sistem pengukuran performa secara seketika atau real-time. Indikator penentu akreditasi kini difokuskan pada hasil akhir pelayanan medis, yaitu angka kesembuhan serta tingkat keselamatan pasien (survival rate).

Baca Juga

Purbaya Tegaskan Danantara Tidak Punya Hak Suara di KSSK, Perannya Sebatas Memberikan Masukan

"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya," tegas Budi Gunadi Sadikin terkait perubahan standar evaluasi tersebut. Ia memperingatkan bahwa apabila terdapat rumah sakit yang mencatatkan tingkat kegagalan operasi tinggi, status akreditasinya bisa langsung diturunkan di tengah jalan tanpa perlu menunggu siklus lima tahunan berakhir. Menteri Kesehatan menekankan bahwa kebijakan tegas ini merupakan bentuk perlindungan mutlak terhadap keselamatan masyarakat.

Dari sisi stabilitas finansial, pemerintah turut menaruh perhatian besar pada kelancaran arus kas rumah sakit agar operasional pelayanan medis tidak terganggu. Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pencairan klaim BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp20 triliun pada bulan Agustus 2026 mendatang. Dukungan pendanaan yang diprioritaskan ini dinilai sangat krusial, terutama bila melihat besarnya porsi serta peranan sektor swasta di dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan, keterlibatan pihak swasta dalam melayani peserta JKN sangat mendominasi. Tercatat ada sebanyak 1.699 rumah sakit swasta, atau setara dengan 83,7 persen, yang telah menjalin kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan. Kesiapan infrastruktur mereka juga tergolong tinggi, di mana 1.214 rumah sakit swasta (71,4 persen) sudah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS). Selain itu, sebanyak 1.587 rumah sakit swasta juga telah berhasil menerapkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME).

Baca Juga

IDI Usul Jam Kerja Dokter Magang Dibatasi 40 Jam per Pekan Menyusul Kasus Kematian

Upaya perluasan akses penanganan penyakit berat juga terus digenjot melalui program pengampuan layanan unggulan. Dalam program ini, institusi swasta dirangkul secara langsung oleh pemerintah. Pada tahun 2026, telah ditetapkan bahwa enam rumah sakit swasta menjadi bagian dari 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Jumlah keseluruhan fasilitas pendidikan utama ini diproyeksikan akan terus bertambah hingga mencapai target 154 rumah sakit pada tahun 2030 mendatang.

Kolaborasi medis tingkat lanjut tersebut saat ini sudah mulai berjalan dalam bentuk pengampuan layanan medis canggih. Beberapa contoh nyatanya meliputi kerja sama antara RSUP dr. Sardjito dan RS Royal Mandaya Puri yang berfokus pada tindakan transplantasi ginjal. Terdapat pula kolaborasi penanganan sel punca (stem cell) antara RSCM dengan RS Ciputra Raya Tangerang serta RS Ciputra Citra Garden Citi. Melalui sinergi pengendalian biaya, transparansi mutu, dan pemerataan teknologi ini, Budi yakin masyarakat Indonesia akan bisa mendapatkan pelayanan medis berkelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap