Kemensos Proses Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak

Usulan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Landak ini sebenarnya telah diajukan kepada pemerintah pusat sejak tahun 2025. Meskipun demikian, proses pengajuannya sempat mengalami hambatan sehingga belum bisa dilanjutkan pada saat itu. Kendala utama yang menyebabkan terhentinya proses tersebut adalah status peruntukan lahan, di mana lokasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah pada awalnya merupakan kawasan hutan kota. Setelah melalui proses penyelesaian, lahan yang diusulkan saat ini dipastikan memiliki luas mencapai 9 hektare. Lahan tersebut juga telah memiliki kejelasan status kepemilikan karena sudah bersertifikat secara resmi atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.

Penentuan lokasi untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini juga telah dipertimbangkan agar mudah diakses oleh masyarakat. Lahan seluas 9 hektare yang diusulkan oleh pemerintah daerah tersebut berada tepat di pusat ibu kota kabupaten. Keberadaan lahan di pusat ibu kota ini dinilai sangat strategis untuk menunjang kegiatan operasional sekolah di masa depan. Legalitas lahan yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak serta letaknya yang berada di pusat pemerintahan menjadi modal penting agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga

Bapanas Cabut Izin Edar Sejumlah Merek Beras Fortifikasi Bermasalah

Kebutuhan akan hadirnya fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat di wilayah ini sangat erat kaitannya dengan kondisi demografi serta tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak tercatat memiliki populasi penduduk yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 400 ribu jiwa. Dari total populasi tersebut, angka tingkat kemiskinan di kabupaten ini tercatat berada pada level 8 persen. Situasi kerentanan sosial di daerah ini semakin terlihat jelas jika merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan data tersebut, terdapat 9.802 warga Kabupaten Landak yang masuk dalam kategori Desil 1, serta 10.992 warga lainnya yang terdata pada kelompok Desil 2.

Terkait dengan kelanjutan usulan proyek pendidikan tersebut, seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak saat ini telah dinyatakan selesai. Berkas-berkas persyaratan yang telah dirampungkan oleh pemerintah daerah tersebut nantinya akan diterima secara langsung oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. Setelah seluruh dokumen diterima, pihak sekretariat memiliki tugas untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Koordinasi lintas kementerian ini sangat krusial untuk memastikan kesiapan teknis sebelum proyek ini memasuki proses lelang dan pembangunan fisik.

Baca Juga

Mendagri Beberkan Dua Kunci Optimalkan Layanan Publik

Meskipun seluruh persyaratan administrasi dipastikan telah terpenuhi, masih terdapat langkah teknis di lapangan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Herman, selaku perwakilan dari Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera menuntaskan komitmen mereka terkait pematangan lahan di lokasi seluas 9 hektare tersebut. Merespons permintaan itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan yang dibutuhkan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah siap sepenuhnya untuk memenuhi komitmen pematangan lahan agar proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap