Ketika tantangan global semakin tidak menentu, para politisi senior yang pernah menakhodai MPR dan DPR RI dari periode 1999 hingga 2024 berkumpul kembali. Pertemuan di Parle Senayan ini bukan sekadar ajang temu kangen biasa, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai arah kemudi negara. Para mantan pimpinan parlemen ini sepakat bahwa fondasi kepercayaan publik terhadap negara kini diuji oleh tiga hal utama: efektivitas birokrasi, keharmonisan penegakan hukum, serta kualitas komunikasi publik yang dinilai masih kerap tersendat.
Dalam diskusi tersebut, mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak boleh sekadar gemar memproduksi kebijakan. Menurutnya, tantangan terbesar terletak pada kematangan perencanaan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Kritik tajam juga dilayangkan oleh Marzuki Alie yang menyoroti betapa seringnya arah kebijakan berubah dalam waktu singkat. Ketidakkonsistenan ini, ditambah dengan proses perizinan investasi yang masih berbelit-belit, berpotensi menciptakan iklim ketidakpastian bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Ledakan Gas Melon di Warteg Tambora Picu Kepanikan Warga
Sorotan tajam berikutnya mengarah pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agung Laksono mengingatkan bahwa maraknya kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis menandakan adanya lubang besar dalam sistem hukum nasional. Senada dengan itu, Priyo Budi Santoso menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan hubungan antarlembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ego sektoral dan perbedaan penafsiran hukum di ruang publik dinilai hanya akan memicu turbulensi politik yang tidak perlu dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Selain hukum, buruknya pola komunikasi publik pemerintah dianggap sebagai kelemahan mendasar yang harus segera dibenahi. Fadel Muhammad dan Agus Hermanto menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara yang kredibel untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di era digital ini. Sementara itu, Hajriyanto Y Thohari mengingatkan esensi demokrasi yang seimbang. Ia menegaskan bahwa DPR harus benar-benar berfungsi sebagai saluran utama aspirasi rakyat, sehingga keluhan masyarakat dapat diselesaikan lewat jalur konstitusional di ruang sidang, bukan justru bermuara pada demonstrasi di jalanan.
6 Ruko di Bogor Kebakaran Akibat Korsleting Listrik, Termasuk Kafe-Salon
Menanggapi berbagai masukan kritis dari para seniornya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa masukan tersebut menjadi catatan penting bagi parlemen saat ini. Dasco memastikan bahwa meskipun mayoritas partai politik kini berada di dalam koalisi pemerintahan, DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat melalui komisi-komisi yang ada. Evaluasi berkala terus dilakukan terhadap berbagai program strategis nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, penguatan dana daerah, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan tepercaya.
