Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) memerlukan total investasi mencapai US$ 73 miliar atau setara sekitar Rp 1.140 triliun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa implementasi proyek berskala besar ini ditargetkan mampu memangkas beban anggaran subsidi listrik negara hingga Rp 73,9 triliun per tahun. Selain penghematan fiskal, pembangunan pembangkit tenaga surya ini diestimasikan mampu menyerap 5,52 juta tenaga kerja.
Dari aspek lingkungan, realisasi penuh dari program PLTS 100 GW diproyeksikan mereduksi emisi gas rumah kaca hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Penurunan emisi karbon tersebut sekaligus membuka peluang nilai ekonomi karbon tambahan sebesar Rp 6,31 triliun.
Relawan PRANTARA Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

Tahapan Pembangunan dan Sasaran Wilayah
Pengerjaan megaproyek energi terbarukan ini dirancang untuk dipercepat dalam kerangka waktu tiga tahun ke depan. Pada tahap awal, kapasitas yang akan dibangun ditetapkan sebesar 5,3 GWp.
Untuk wilayah Bali, alokasi kapasitas ditetapkan sebesar 1.000 megawatt (MW) yang langsung diintegrasikan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (battery energy storage system). Tarif dasar listrik dari pembangkit surya yang diresmikan tersebut berada pada kisaran US$ 5 hingga 6 sen per kWh, di luar komponen baterai.
PLTS 100 GW Butuh Investasi US$73 Miliar, Tekan Emisi 140 Juta Ton CO2

Konversi Pembangkit Tenaga Diesel
Selain menambah kapasitas baru, pemerintah memprioritaskan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke tenaga surya guna menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini masih tercatat sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit nasional yang beroperasi menggunakan bahan bakar solar. Operasional pembangkit diesel tersebut mengonsumsi minyak setara 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari, sehingga peralihan ke PLTS dinilai krusial untuk efisiensi energi nasional.






