Pemerintah memperkirakan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) membutuhkan kebutuhan investasi sekitar US$73 miliar, atau setara lebih dari Rp1.143 triliun. Melalui program ini, potensi penurunan emisi karbon diproyeksikan mencapai 140 juta ton CO2 per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rincian kalkulasi tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Penurunan emisi tahunan sebesar 140 juta ton CO2 diperkirakan membawa nilai ekonomi karbon hingga Rp6,31 triliun. Selain itu, pemanfaatan PLTS skala masif ini diproyeksikan menghasilkan efisiensi subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun serta menyerap sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan realisasi 100 GW PLTS dapat dicapai dalam waktu 3 tahun. Target tersebut melampaui total kapasitas pembangkit listrik nasional yang saat ini beroperasi. Kapasitas terpasang seluruh pembangkit di Indonesia saat ini tercatat sekitar 88 GW, yang mencakup pembangkit berbasis batu bara, minyak, gas, hingga panas bumi.
Saudi-Prancis Perkuat Kerja Sama Investasi, Bahas AI hingga Infrastruktur Digital
Elektrifikasi Desa dan Efisiensi Solar
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan teknis. Salah satu skema yang dirancang adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 MW per desa untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses listrik.
Pendekatan ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil cair. Bahlil mencatat masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik di Indonesia yang beroperasi menggunakan solar. Sebagai percontohan efisiensi, rencana pembangunan PLTS 1.000 MW di Bali diperhitungkan mampu menghemat konsumsi bahan bakar solar yang digunakan PLN hingga sekitar 0,6 juta kiloliter.
Puncak Kemarau Bawa Berkah bagi Pengrajin Ikan Asin di Muara Angke
Mengenai keterlibatan pelaku usaha, pemerintah berencana memberikan porsi pengerjaan proyek kepada produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) selama penawaran harga dinilai kompetitif. Namun, jika opsi swasta tidak kompetitif atau tidak ada peminat, pemerintah menyatakan siap mengambil alih pelaksanaan proyek melalui skema pembiayaan yang efisien dan terjangkau sesuai arahan Presiden.
