Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan terhadap penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 30 Juli 2026. Persidangan ini rencananya bakal dimulai pada pukul 13.30 WIB. Berdasarkan informasi resmi, pembacaan putusan tersebut akan dilangsungkan di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.
Kepastian mengenai jadwal persidangan ini telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara MK yang juga menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih. Salah satu gugatan yang akan diputuskan adalah perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh pemohon bernama Reza Sudrajat. Perkara ini berfokus pada pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, khususnya yang mengatur penempatan anggaran program MBG di dalam pos anggaran pendidikan.
Selain gugatan dari Reza Sudrajat, pada hari yang sama MK juga dijadwalkan untuk memutus dua perkara lain yang menguji undang-undang yang sama. Perkara tersebut adalah nomor 52/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Rega Felix, serta perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Sa鈥檈d. Secara keseluruhan, majelis hakim konstitusi mengagendakan pembacaan putusan atau ketetapan untuk 20 perkara uji materiil pada hari Kamis tersebut.
Jelang Persija vs Persib, The Jakmania Berkomitmen Tak Sebar Provokasi
Proses hukum untuk perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026 ini tercatat telah berjalan cukup panjang. Tahapan awal dimulai pada 3 Februari 2026 ketika berkas permohonan pertama kali diajukan. Pada tanggal yang sama, MK menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dengan nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 sekaligus Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) bernomor 55/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2026. Salinan dari permohonan tersebut kemudian dikirimkan oleh MK kepada pihak-pihak terkait melalui surat resmi nomor 56.55/PUU/PAN.MK/SP/02/2026.
Sidang perdana untuk pemeriksaan pendahuluan kemudian digelar pada 12 Februari 2026. Pihak pemohon menyerahkan perbaikan berkas permohonan pada 25 Februari 2026, yang langsung diperiksa oleh majelis hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kedua pada hari yang sama. Untuk mendalami materi gugatan, MK selanjutnya meminta keterangan dari DPR dan Presiden yang diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni pada 11 Maret 2026 dan 14 April 2026.
Cerita Elsa, Penumpang yang Melihat Ibu Hirup Kamper di KRL
Memasuki tahap pembuktian, MK mendengarkan keterangan dari pihak terkait serta para ahli pada sidang tanggal 28 April 2026. Selanjutnya, pada 15 Juni 2026, persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari ahli maupun saksi yang dihadirkan oleh pemohon perkara nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan nomor 55/PUU-XXIV/2026. Sementara itu, pihak Presiden dan DPR menghadirkan ahli serta saksi mereka dalam dua kali persidangan yang digelar pada 23 Juni 2026 dan 1 Juli 2026. Setelah seluruh proses persidangan rampung, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) akhirnya menetapkan hari pembacaan putusan.
Rencana pelaksanaan sidang putusan ini juga terkonfirmasi melalui dokumen panggilan sidang yang diunggah ke media sosial pada hari Selasa oleh Imam Zanatul Haeri, seorang guru swasta dari Madrasah Aliyah Yayasan Said Aqil Siradj yang bertindak sebagai saksi dalam pengujian materiil ini. Surat panggilan dari MK tersebut tertanggal 27 Juli 2026 dan ditujukan kepada Reza Sudrajat selaku pemohon perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026.
