Sumatera Barat sering kali menjadi sorotan terkait perhatian pemerintah pusat, terutama setelah transisi kepemimpinan nasional berjalan sekitar satu setengah tahun. Menjawab berbagai keraguan publik, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Ranah Minang tidak diwujudkan lewat janji manis, melainkan melalui kucuran dana pembangunan infrastruktur air yang fantastis. Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah tetap menjadi prioritas utama kabinet saat ini.
Dalam sebuah konferensi pers di Kota Padang pada Jumat (24/7/2026), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memaparkan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sedikitnya Rp2,9 triliun. Anggaran jumbo ini dialokasikan khusus untuk mempercepat pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penanganan banjir, hingga pemulihan pascabencana. Menurut Andre, besarnya dana yang mengalir ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang ini merupakan wujud kerja nyata presiden yang senyap namun berdampak luas bagi masyarakat setempat.
Menteri Pertanian Siapkan Nama Calon Wakil Menteri Baru Pendampingnya
Jika ditelisik lebih dalam, peningkatan anggaran untuk wilayah ini melonjak sangat signifikan. Pada tahun 2025, anggaran rutin untuk BWS Sumatera V Padang berada di angka Rp907 miliar. Memasuki tahun 2026, angka tersebut meroket tajam menjadi sekitar Rp2 triliun. Selain anggaran rutin, pemerintah pusat juga mengucurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp1,5 triliun, yang merupakan bagian dari total rencana anggaran pemulihan sebesar Rp4,2 triliun. Akumulasi dana yang sudah mulai direalisasikan inilah yang kini menyentuh angka Rp2,9 triliun.
Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa seluruh dana tersebut difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan krusial terkait sumber daya air di Sumatera Barat. Berbagai program prioritas yang tengah berjalan meliputi perbaikan irigasi guna mendukung ketahanan pangan sektor pertanian, pembangunan pengendali sedimen, penyediaan air baku, hingga normalisasi sungai-sungai yang rawan meluap. Namun, keberhasilan proyek-proyek fisik ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian masalah sosial dan pembebasan lahan di lapangan.
Pemerintah Siapkan Transisi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Dua Tahun
Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade menegaskan bahwa alokasi anggaran ini menjadi jawaban telak atas keraguan yang sempat berembus. Baginya, komitmen besar ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat Sumatera Barat yang kerap dilanda bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Dengan realisasi anggaran yang terus berjalan, pembangunan infrastruktur air ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko bencana sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat Sumbar di masa depan.
