Kepemimpinan di bank sentral nasional resmi berganti arah. Perry Warjiyo memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sebuah konferensi pers bersama Anggota Dewan Gubernur BI di Kantor Bank Indonesia pada Senin, 27 Juli.
Mundurnya Perry dari kursi nomor satu di Bank Indonesia terjadi pada saat perekonomian menghadapi tantangan nilai tukar. Saat ini, kurs rupiah masih berada dalam tren pelemahan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, bahkan nilainya kembali bergerak mendekati level Rp 18.000 per dolar AS. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Perry kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden," ungkap Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada publik terkait transisi kepemimpinan di otoritas moneter tersebut.
Untuk memastikan kelancaran operasional dan kebijakan bank sentral, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai Penjabat Gubernur BI. Destry mengonfirmasi bahwa langkah yang diambil oleh Perry merupakan keputusan pribadi yang diajukan secara resmi pada 25 Juli 2026.
Sempat Tak Beroperasi Usai Gempa, KRL Kembali Buka, Kecuali Lintas Tangerang
"Pengunduran diri saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026," jelas Destry mengenai alasan di balik mundurnya Perry.
Selama menakhodai Bank Indonesia pada periode 2018 hingga 2026, Perry Warjiyo meninggalkan jejak kebijakan yang mendalam, terutama dalam membangun fondasi penguatan sistem pembayaran dan pasar keuangan nasional. Salah satu pencapaian yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019. Kebijakan ini menyatukan berbagai kode QR dari beragam penyedia jasa pembayaran ke dalam satu standar nasional, membuat transaksi digital terintegrasi dengan lebih mudah. Ekspansi kemudian dilakukan melalui QRIS Antarnegara yang memfasilitasi transaksi lintas batas dengan negara mitra, sebagai langkah memperkuat konektivitas sistem pembayaran kawasan.
Di sektor infrastruktur pembayaran ritel, warisan Perry berlanjut dengan peluncuran BI-FAST. Sistem ini mendisrupsi transfer dana antarbank dengan memungkinkan transaksi secara seketika atau real-time yang beroperasi penuh selama 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Salah Satu Sumber Pemutakhiran DTSEN
Visi digitalisasi yang dibawa Perry juga diwujudkan melalui penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Peta jalan ini didesain khusus untuk mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan. Lebih jauh lagi, cetak biru tersebut disiapkan sebagai landasan strategis bagi pengembangan mata uang digital bank sentral, yang dikenal sebagai Rupiah Digital.
Pada aspek stabilitas pasar keuangan, Bank Indonesia di bawah arahan Perry memperkenalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen moneter baru ini dirancang dengan tujuan ganda yakni memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sambil berupaya menarik masuknya aliran modal asing ke dalam negeri.
Selain itu, Perry juga memacu implementasi Local Currency Settlement (LCS). Meskipun kerangka kerja sama LCS ini awalnya diinisiasi pada Desember 2017 bersama bank sentral Malaysia dan Thailand, kebijakan tersebut baru diperluas secara signifikan sejak Perry resmi menjabat sebagai Gubernur BI pada Mei 2018. Di bawah kendalinya, LCS berevolusi menjadi strategi utama guna meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan maupun investasi antarnegara, yang secara langsung bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat.
