Praktik seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri kembali menjadi pusat perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan universitas tersebut memicu evaluasi mendalam dari kalangan akademisi mengenai celah akuntabilitas yang melekat pada jalur seleksi mandiri di berbagai perguruan tinggi negeri di tanah air.
Menanggapi bergulirnya proses penegakan hukum terhadap pimpinan Unsoed tersebut, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menyampaikan pandangan kritisnya. Melalui pernyataan tertulis pada Sabtu (22/8), Didik menilai bahwa jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru telah berada pada kondisi yang sangat rawan untuk diselewengkan dan dimanipulasi. Kerentanan ini tidak dapat dilepaskan dari longgarnya pengawasan serta besarnya diskresi yang dimiliki oleh pengelola perguruan tinggi negeri dalam menentukan kuota, mekanisme seleksi, dan penarikan sumbangan dana dari masyarakat.
Persoalan yang mencuat di Unsoed dinilai menjadi representasi dari kelemahan mendasar dalam sistem tata kelola penerimaan mahasiswa baru non-nasional. Ketika proses admisi mahasiswa baru bergeser dari prinsip meritokrasi akademik menjadi instrumen pengumpulan dana publik tanpa pengawasan yang memadai, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi menjadi sangat terbuka lebar.
Kasus Hukum Seleksi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman
Penanganan perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsoed bermula dari tindakan penindakan terkoordinasi yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penyidik lembaga antirasuah tersebut menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda, yakni Purwokerto dan Jakarta. Langkah tangkap tangan ini dilakukan menyusul adanya laporan dan temuan awal mengenai dugaan transaksi terlarang dalam proses seleksi mahasiswa baru di kampus negeri tersebut.
Setelah pelaksanaan operasi tangkap tangan di Purwokerto dan Jakarta, penyidik KPK langsung melanjutkan proses dengan menggelar rangkaian pemeriksaan secara intensif terhitung sejak Kamis, 20 Agustus. Pemeriksaan intensif tersebut difokuskan untuk mendalami konstruksi perkara, menelusuri penerimaan dana tidak sah, serta mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi pada proses admisi universitas.
Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan intensif tersebut, KPK menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya penyimpangan hukum yang sistematis. Penyelewengan kewenangan dalam penentuan kelulusan calon mahasiswa baru di Unsoed menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan mekanisme kontrol yang ketat, jalur seleksi mandiri sangat rentan disalahgunakan menjadi sarana transaksi pemerasan dan penerimaan gratifikasi demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penahanan Para Tersangka
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan operasi tangkap tangan dan pemeriksaan maraton sejak Kamis (20/8), Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan status tersangka terhadap enam orang yang dinilai bertanggung jawab atas praktik rasuah tersebut. Penetapan status hukum ini menandai babak baru dalam penyidikan dugaan korupsi di sektor pendidikan tinggi negeri, yang selama ini diharapkan menjadi benteng nilai moral dan integritas bangsa.
Untuk kepentingan proses penyidikan serta mengantisipasi potensi penghilangan barang bukti maupun pengondisian keterangan, KPK langsung memberlakukan tindakan penahanan fisik terhadap keenam tersangka. Masa penahanan tahap pertama tersebut ditetapkan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus hingga 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Penahanan para tersangka di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK menegaskan komitmen lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya. Langkah penahanan selama 20 hari pertama tersebut memberikan ruang bagi tim penyidik untuk merampungkan berkas perkara, memvalidasi bukti transaksi perbankan maupun dokumen seleksi, serta menggali lebih jauh keterkaitan pihak-pihak lain dalam jejaring dugaan pemerasan dan gratifikasi seleksi mahasiswa baru.
Rincian Enam Tersangka dalam Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di Unsoed
Dalam pengumuman resminya, Komisi Pemberantasan Korupsi merinci identitas enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara di Universitas Jenderal Soedirman. Rombongan tersangka ini mencakup jajaran pimpinan struktural universitas serta pihak swasta yang berperan dalam mata rantai tindak pidana tersebut. Komposisi tersangka memperlihatkan adanya kolaborasi antara pemangku kebijakan internal kampus dengan perantara eksternal.
Ketetapan Syarat dan Pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU 2025 dan Peluang Studi Lanjut
Dari lingkungan internal Universitas Jenderal Soedirman, tiga pejabat kampus yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Akhmad Sodiq, yang menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
- Norman Arie Prayoga, yang menjabat sebagai Wakil Rektor III Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
- Eko Sumanto, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Keterlibatan pimpinan tertinggi kampus mulai dari Rektor, Wakil Rektor III, hingga Kepala Bagian Akademik menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi ini melibatkan simpul-simpul strategis pengambil keputusan dan pelaksana teknis seleksi mahasiswa baru di lingkungan Unsoed.
Selain tiga pejabat internal kampus, KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka, yaitu:
- Dian Mulia Wardhana
- Adhi Wiharto
- Mulyono
Penetapan tiga tersangka dari pihak swasta bersama unsur pimpinan rektorat Unsoed memperlihatkan bahwa skema dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru beroperasi melalui pola transaksi yang melibatkan perantara luar. Pihak swasta tersebut diduga menjembatani aliran dana tidak sah antara calon mahasiswa atau wali murid dengan para pejabat universitas yang memiliki otoritas penentu kelulusan.
Sorotan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini atas Celah Jalur Mandiri
Terungkapnya kasus hukum yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan jajarannya menuai respons tegas dari akademisi nasional, salah satunya Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini. Didik memandang bahwa kasus hukum di Unsoed bukanlah peristiwa anomali yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi nyata dari sistem penerimaan jalur mandiri yang sejak awal memiliki kerentanan struktural yang sangat tinggi terhadap manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam keterangannya pada Sabtu (22/8), Didik J Rachbini menegaskan bahwa ketiadaan sistem pengawasan yang terstandardisasi secara nasional membuat jalur mandiri menjadi pintu masuk yang empuk bagi berbagai bentuk penyelewengan. Otonomi luas yang diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi negeri dalam menentukan syarat masuk, mekanisme penilaian, hingga besaran sumbangan finansial menciptakan ruang gelap diskresi yang mudah disalahgunakan oleh oknum pimpinan perguruan tinggi demi kepentingan di luar kaidah akademik murni.
Pandangan kritis Didik J Rachbini dibangun di atas landasan pemahaman yang mendalam terhadap manajemen perguruan tinggi di Indonesia. Didik, yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor (MWA IPB) periode 2007–2012, memahami betul seluk-beluk tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi dan batasan etis penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan pengalaman kepemimpinannya di MWA IPB serta posisinya saat ini sebagai Rektor Universitas Paramadina, Didik mengingatkan bahwa penerimaan mahasiswa baru harus berlandaskan integritas akademik dan tidak boleh diperlakukan sebagai ajang transaksi pemerasan maupun gratifikasi.
Fenomena Belasan Jalur Mandiri dan Pengerukan Mahasiswa Baru di PTN
Didik J Rachbini menyoroti secara tajam fenomena yang berkembang luas di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, di mana pihak universitas diberikan kebebasan merancang variasi jalur masuk mandiri tanpa batasan ketat. Berdasarkan pengamatan Didik, banyak PTN dengan bebas membuat kreasi hingga belasan jalur mandiri yang berbeda. Praktik ini dinilai sengaja dirancang untuk membuka celah penerimaan seluas-luasnya di luar mekanisme seleksi bersama secara nasional.
Melalui kreasi belasan skema seleksi tersebut, perguruan tinggi negeri terindikasi mengeruk mahasiswa baru sebesar-besarnya. Didik mengungkapkan bahwa jumlah penerimaan mahasiswa baru di PTN tertentu bahkan dipacu hingga mencapai angka 20.000 sampai 23.000 mahasiswa per tahun untuk satu perguruan tinggi negeri. Lonjakan kuota penerimaan dalam skala sedemikian besar menimbulkan tanda tanya besar mengenai daya dukung akademik dan rasio ideal pembelajaran di kampus negeri.
Pramono Anung Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Tawuran Manggarai yang Melumpuhkan KRL
Secara keseluruhan, Didik memaparkan bahwa fenomena rekrutmen masif ini menyangkut populasi sekitar 700 ribu mahasiswa baru di seluruh PTN se-Indonesia. Skala penerimaan yang mencapai 700 ribu mahasiswa tersebut memperlihatkan betapa besarnya dimensi seleksi mahasiswa baru di tanah air. Namun, Didik menggarisbawahi bahwa motif utama di balik penciptaan belasan jalur mandiri dan pembengkakan kuota mahasiswa baru tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya pengumpulan dana dari masyarakat.
Pengumpulan dana masyarakat melalui skema jalur mandiri yang mencapai ratusan ribu mahasiswa ini menempatkan perguruan tinggi negeri pada risiko komersialisasi pendidikan. Biaya sumbangan pengembangan institusi, uang pangkal, hingga biaya pendaftaran yang dipungut dari masyarakat berjalan tanpa audit dan kontrol yang transparan. Ketiadaan batasan jelas inilah yang pada gilirannya membuka ruang empuk bagi terjadinya pemerasan, transaksi kuota, serta gratifikasi seperti yang ditemukan oleh KPK di Unsoed.
Mandat Anggaran Pendidikan Konstitusional dan Tuntutan Audit Investigasi
Di tengah maraknya praktik pengumpulan dana publik oleh perguruan tinggi negeri melalui belasan jalur mandiri, Didik J Rachbini mengingatkan kembali komitmen konstitusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 secara tegas mengamanatkan penyediaan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mandat konstitusi tersebut dirancang agar negara membiayai layanan pendidikan tinggi secara bermutu dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Didik menjelaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam UUD 1945 tersebut setara dengan ketersediaan dana publik berkisar antara Rp600 triliun hingga Rp700 triliun. Dengan ketersediaan dana fiskal yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, perguruan tinggi negeri semestinya mengoptimalkan alokasi anggaran negara untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau, bukan justru berlomba-lomba mengeruk dana masyarakat melalui pembukaan jalur mandiri yang minim akuntabilitas.
Menyikapi kenyataan bahwa jalur mandiri di berbagai PTN telah berlangsung bertahun-tahun dan menghimpun triliunan dana masyarakat, Didik menyerukan agar segera dilakukan audit investigasi secara menyeluruh. Audit investigasi ini dinilai sangat penting untuk memeriksa secara forensik tata kelola penerimaan mahasiswa baru, aliran dana yang ditarik dari masyarakat, serta peruntukan dana publik di seluruh PTN di Indonesia guna memastikan tidak adanya praktik pemerasan atau penerimaan gratifikasi serupa.
Menurut Didik, audit investigasi terhadap pengelolaan triliunan dana masyarakat pada jalur mandiri merupakan keharusan moral dan hukum. Tanpa adanya audit mendalam yang dilakukan oleh lembaga pengawas independen dan otoritas berwenang, publik tidak akan pernah mengetahui apakah dana triliunan rupiah yang disetorkan orang tua mahasiswa benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu akademik atau justru mengalir ke rekening oknum pejabat universitas untuk kepentingan pribadi.
Desakan Penghentian Jalur Mandiri serta Transformasi Tata Kelola Seleksi
Sebagai solusi mendasar atas persoalan korupsi dan kerentanan tata kelola yang terkuak dalam kasus Unsoed, Didik J Rachbini mendesak agar skema seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri dihentikan secara total ke depannya. Langkah moratorium atau penghentian jalur mandiri dinilai sebagai keputusan penting untuk menghentikan praktik manipulasi kuota dan perburuan dana masyarakat yang menyimpang dari tujuan luhur pendidikan nasional.
Penghentian jalur mandiri, menurut Didik, harus diikuti dengan proses transformasi menyeluruh yang berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik (good governance). Sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri harus ditata ulang dengan mengedepankan asas transparansi, standarisasi seleksi berbasis capaian akademik murni, akuntabilitas keuangan publik, serta pengawasan kelembagaan yang ketat agar tidak ada lagi celah transaksi gelap dalam penentuan kelulusan calon mahasiswa.
Transformasi tata kelola seleksi mahasiswa baru menjadi kebutuhan mendesak demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perguruan tinggi negeri. Kasus hukum yang menimpa Rektor Unsoed Akhmad Sodiq beserta jajarannya menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia bahwa kompromi terhadap integritas proses seleksi mahasiswa baru hanya akan merusak reputasi akademik dan mencoreng marwah perguruan tinggi negeri di mata publik.
