Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat telah menembus ratusan ribu kejadian. Menanggapi situasi tersebut, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera turun tangan melakukan penanganan intensif bersama pemerintah daerah demi melindungi kesehatan warga.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa intervensi langsung dari pemerintah pusat sangat mendesak seiring terus meningkatnya paparan asap karhutla yang mengancam saluran pernapasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.
Bagaimana Kondisi dan Sebaran Kasus ISPA di Kalimantan Barat?
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Dinkes Kalbar), Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) mencatat sebanyak 165.727 kasus ISPA sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Jumlah kasus yang menembus lebih dari 165 ribu tersebut berkaitan erat dengan dampak kabut asap karhutla yang melanda kawasan tersebut.
Tren kenaikan infeksi saluran pernapasan di Kalbar mulai terpantau sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026, lalu terus berlanjut hingga pertengahan Agustus 2026. Secara proporsi, angka kejadian ISPA di Kalimantan Barat dilaporkan mencapai 29 kasus per 1.000 penduduk.
GRIB Jaya Buka Suara soal Kebakaran Markas di Kedoya Jakbar
Kondisi pada minggu ke-32 menjadi perhatian utama menyusul lonjakan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Peningkatan angka kunjungan pasien ISPA ke puskesmas tersebut terjadi beriringan dengan naiknya intensitas dan aktivitas titik panas (hotspot) karhutla di Kalimantan Barat.
Apa Langkah Penanganan dan Perlindungan Warga yang Didesak Komisi IX?
Yahya Zaini meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat segera memperkuat koordinasi teknis dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat karhutla. Koordinasi ini difokuskan pada penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta kesiapan fasilitas rumah sakit rujukan di daerah terdampak.
Selain penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, Kemenkes bersama pemda didorong untuk menetapkan sejumlah langkah pencegahan dan mitigasi darurat bagi warga:
Polisi, Kebakaran Posko GRIB Jaya di Jakbar Diduga Akibat Korsleting
- Pemberian bantuan masker secara masif kepada masyarakat terdampak kabut asap.
- Penyediaan rumah oksigen di lokasi-lokasi strategis untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan.
- Penetapan protokol kesehatan resmi, termasuk kewajiban mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
- Mempertimbangkan opsi evakuasi warga ke tempat yang lebih aman jika kualitas udara dan kabut asap semakin memburuk.
Yahya juga meminta agar perhatian khusus diprioritaskan bagi kelompok rentan yang paling berisiko mengalami komplikasi kesehatan akibat kabut asap, yaitu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kalangan lanjut usia (lansia).
Kapan Opsi Status KLB dan Kunjungan Lapangan Direncanakan?
Apabila situasi di lapangan terus memburuk, Komisi IX mendorong pemerintah untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kalimantan Barat. Penetapan status KLB dinilai penting agar seluruh langkah penanganan medis, logistik, dan penyelamatan warga dapat dijalankan secara lebih cepat, terpadu, dan menyeluruh lintas instansi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI telah mengagendakan kunjungan kerja langsung ke lokasi-lokasi terdampak karhutla di Kalimantan pada 4-5 September 2026 guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan penanganan pasien ISPA berjalan optimal.
