Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.511,55 hektare di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Dari total enam korporasi yang terbukti lalai, lima perusahaan dijatuhi sanksi Paksaan Pemerintah, sementara satu perusahaan lainnya, PT MPK, menerima sanksi lebih berat berupa Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah. Langkah tegas terhadap PT MPK diambil lantaran kebakaran di konsesinya tergolong luas dan terjadi berulang.
Sebaran Konsesi dan Luas Area Terbakar
Berdasarkan data pengawasan Kementerian Kehutanan, enam perusahaan yang terkena penindakan tersebar di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat mencatat konsentrasi terbanyak dengan empat perusahaan, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing satu perusahaan.
Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000 Cuma Berlaku sampai Oktober
PT WEL di Kalimantan Barat tercatat menjadi pemegang konsesi dengan areal kebakaran terluas, yakni mencapai 760,51 hektare. Berikut rincian luasan area karhutla pada seluruh perusahaan yang dikenai sanksi:
- PT WEL (Kalimantan Barat): 760,51 hektare
- PT MPK (Kalimantan Barat): 394,83 hektare
- PT WSP (Kalimantan Barat): 107,70 hektare
- PT FI (Kalimantan Barat): 95,87 hektare
- PT PSR (Kalimantan Timur): 82,26 hektare
- PT NES (Kalimantan Tengah): 70,38 hektare
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa perizinan berusaha hakikatnya memberikan ruang usaha pengelolaan kawasan hutan, namun kewajiban pencegahan dan penjagaan kawasan dari kerusakan tetap melekat. Sanksi administratif diterapkan untuk mendorong pemulihan lingkungan dan kepatuhan, tanpa menghapus proses pidana apabila penyidik menemukan indikasi tindak pidana.
Kewajiban Pemulihan dan Ancaman Pencabutan Izin
Melalui penetapan sanksi tersebut, seluruh perusahaan diwajibkan membenahi sistem pengendalian kebakaran di area kerja masing-masing. Evaluasi kepatuhan mencakup kesiapsiagaan regu pemadam, kelengkapan sarana dan peralatan, ketersediaan sumber air, keberadaan menara pantau, sekat kanal, serta keandalan sistem deteksi dan respons dini.
Pekanbaru Bersujud Memohon Hujan, Doakan Keselamatan Petugas Pemadam Api
Bagi areal konsesi yang berada di ekosistem gambut, perusahaan dibebani kewajiban pemulihan fungsi hidrologis. Pemulihan ini meliputi penataan tata air, pembuatan sekat kanal, pembasahan kembali lahan gambut (rewetting), hingga pemantauan berkala terhadap tinggi muka air tanah.
Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Ardi Risman menyatakan bahwa pemerintah akan memantau ketat pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut. Jika perusahaan tidak mematuhi atau gagal menjalankan kewajiban pemulihan, sanksi administratif berpeluang dinaikkan hingga tingkat pencabutan perizinan berusaha.
