Pemerintah pusat memberikan tanggapan resmi terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan yang asapnya terindikasi meluas hingga ke negara tetangga. Melalui pernyataan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pihak Istana Kepresidenan memaparkan langkah diplomasi, kesiapan operasional pemadaman, serta pembagian kewenangan penanganan di lapangan.
Berikut rangkuman penjelasan pemerintah terkait koordinasi lintas negara, penguatan logistik, dan struktur penanganan karhutla di daerah.
Koordinasi Informal dan Jalur Diplomatik Resmi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah membangun komunikasi awal dengan negara-negara tetangga yang terdampak sebaran asap dari Kalimantan. Menurutnya, pendekatan ini telah berjalan secara informal.
Untuk langkah formal antarpemerintah, proses komunikasi diplomatik ditangani langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Jalur koordinasi luar negeri ini difungsikan agar transparansi perkembangan penanganan karhutla di wilayah perbatasan tetap terjaga dengan baik antarnegara mitra di kawasan.
BNPB Minta Negara Tetangga Tak Saling Salahkan soal Asap Karhutla Kalimantan
Pengerahan Logistik Udara dan Pasukan Lapangan
Menjawab kebutuhan penanggulangan karhutla di berbagai titik api, pemerintah memastikan pasokan sarana dan prasarana mitigasi terus diperkuat. Langkah teknis yang telah dikerjakan meliputi:
- Pengerahan armada helikopter untuk operasi pengeboman air (water bombing).
- Pengiriman alat pelindung diri (APD) bagi petugas lapangan yang bekerja langsung memadamkan api.
- Penambahan personel atau pasukan ke lokasi-lokasi rawan dan titik kebakaran aktif.
Meski penanganan melibatkan berbagai instrumen operasional, Mensesneg menyatakan belum ada urgensi untuk membentuk satuan tugas (satgas) baru berskala regional Kalimantan. Koordinasi lintas sektor dinilai masih memadai dan efektif menjalankan peran operasional tanpa perlu wadah satgas baru.
Pembagian Wilayah Kerja Menko Polkam hingga KASAD
Guna mempercepat kendali operasi di lapangan, pemerintah membagi fokus pengawasan wilayah kepada sejumlah pejabat tingkat menteri dan pimpinan militer. Pembagian atensi teritorial ini mencakup penugasan bagi Menko Polkam, Menko PM, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD).
Tuyul Tak Bisa Tembus Bank, Ini Penjelasannya!
Pembagian tanggung jawab teritorial tersebut difokuskan pada provinsi-provinsi utama di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Prasetyo menegaskan bahwa penugasan khusus pada satu wilayah bukan berarti pejabat terkait lepas tangan terhadap wilayah lain, melainkan murni skema manajerial untuk mempercepat respons penanganan titik api di area masing-masing.
Partisipasi Sektor Swasta dan Klarifikasi Isu Koordinator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan sinergi multi-pihak. Keterlibatan sektor non-pemerintah menjadi bagian penting dalam proses penanganan di lapangan, termasuk:
- Perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan yang berada di sekitar kawasan terdampak karhutla.
- Partisipasi aktif elemen masyarakat setempat dalam upaya pencegahan dan pemadaman skala lokal.
Di samping membuka ruang partisipasi, pemerintah meluruskan informasi mengenai kabar penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) sebagai koordinator karhutla di Kalimantan. Mendagri Tito Karnavian mengaku tidak mengetahui isu tersebut, sementara Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kabar penunjukan tersebut tidak benar. Pemerintah menyambut baik bantuan dari seluruh pihak, namun fungsi koordinasi formal tetap berada pada jalur kementerian dan otoritas terkait yang berwenang.
