Badan Gizi Nasional Bekukan 833 Dapur MBG Bermasalah dan Kembalikan Rp311,2 Miliar ke Kas Negara

Langkah penertiban berskala nasional ini bermula dari hasil penyisiran internal BGN yang mengidentifikasi adanya 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah. Penyisiran tersebut menemukan sejumlah indikasi kejanggalan administratif yang serius, mulai dari kepemilikan rekening ganda, dapur dengan fasilitas fiktif, hingga unit pelayanan yang belum beroperasi sama sekali. Dari penelusuran terhadap akun-akun SPPG yang bermasalah tersebut, BGN berhasil menarik dan mengembalikan dana senilai Rp311,2 miliar langsung ke kas negara.

Selain pelanggaran tata kelola keuangan, BGN juga menemukan berbagai persoalan teknis di lapangan yang mengancam keselamatan penerima manfaat. Pembekuan operasional dapur dipicu oleh temuan kasus keracunan makanan, mutu masakan yang tidak sesuai standar, hingga buruknya tingkat higienitas dan sanitasi di area pengolahan. Beberapa unit dapur juga diketahui melanggar ketentuan terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dapur program MBG dilarang keras mengolah makanan menggunakan bahan bersubsidi pemerintah seperti MinyaKita, elpiji 3 kilogram, dan beras SPHP. Sebagai gantinya, seluruh pengelola diwajibkan membeli bahan baku pangan sesuai ketentuan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP).

Baca Juga

Jadwal Tayang Flex x Cop 2 Mulai Agustus 2026, Sajikan Kolaborasi Jin Yi-soo dan Atasan Baru

Hingga 27 Juli 2026, jumlah dapur MBG yang dikenai sanksi pembekuan operasional atau suspend mencapai 833 unit. Konsentrasi pembekuan dapur terbanyak tercatat berada di Wilayah III, yang mencakup kawasan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Maluku, dan Papua. Selama masa penangguhan, seluruh pengelola dapur tidak berhak menerima pembayaran dana operasional. Dampak penertiban ini salah satunya terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana 16 unit dapur MBG resmi ditutup dan ditindaklanjuti dengan penarikan sisa dana operasional.

Penutupan 16 unit dapur di NTB tersebut dituangkan dalam surat BGN bernomor B-140/03.03//07/2026. Melalui surat keputusan tersebut, BGN menonaktifkan hak akses user maker dan approval pengelola serta menyetorkan sisa saldo rekening virtual account SPPG terkait ke kas negara. Ketua Satuan Tugas MBG Pemerintah Provinsi NTB yang juga bertindak sebagai Asisten I Setda Pemprov NTB, Fathul Gani, membenarkan penutupan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakan tegas didasari hasil evaluasi teknis, di antaranya menyangkut ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat di wilayah NTB.

Baca Juga

Jadwal Playoff Games of the Future MLBB 2026, Dua Wakil Indonesia Lolos ke Perempat Final

Sebagai langkah lanjutan dalam merespons audit Kejaksaan terkait pengelolaan program MBG, BGN menetapkan perlakuan sanksi yang terukur. Bagi pengelola dapur yang ditangguhkan akibat kendala teknis atau standar mutu, BGN masih memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan operasional. Sanksi penutupan permanen baru akan dijatuhkan apabila unit tersebut tetap gagal memenuhi kualifikasi setelah diberi kesempatan perbaikan. Namun, toleransi tidak berlaku bagi tindakan sengaja yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Sudaryono menegaskan pengelola yang terindikasi menyelewengkan dana akan langsung dicopot dari posisinya dan diusulkan pemecatan resminya kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap