BGN Temukan 950 Dapur Program MBG Diduga Tidak Layak Higiene dan Sanitasi

Sebagai respons atas temuan tersebut, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan yang sangat ketat bagi seluruh pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu hingga tanggal 10 Agustus 2026, bagi seluruh SPPG di Indonesia untuk segera mengurus dan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa suatu unit pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Sudaryono menegaskan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ini merupakan sebuah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi bagi setiap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar diizinkan untuk tetap beroperasi. Jika sampai batas waktu atau tenggat yang telah ditentukan pada 10 Agustus 2026 tersebut pengelola dapur belum juga berhasil mengantongi sertifikat tersebut, maka konsekuensi berat telah menanti. Ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi tersebut terancam akan ditutup secara permanen oleh Badan Gizi Nasional.

Baca Juga

Kronologi dan Penanganan Kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta

Langkah penutupan permanen ini dilakukan bukan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan tegas untuk menutup dapur yang tidak layak higiene dan sanitasi tersebut bertujuan utama untuk mencegah terjadinya kembali atau terulangnya kasus-kasus keracunan makanan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut keterangan Sudaryono, ratusan SPPG yang saat ini diduga tidak memenuhi standar kelayakan tersebut sebenarnya sudah sejak lama beroperasi dan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penertiban standar kebersihan ini mendesak dilakukan demi keselamatan konsumen.

Meskipun menerapkan aturan yang ketat, Kepala BGN juga memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para mitra pengelola dapur di lapangan. Sudaryono mengakui bahwa dirinya telah menerima sejumlah keluhan dari para mitra program terkait proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Berdasarkan laporan dan keluhan yang diterimanya, proses untuk mengajukan serta mengurus sertifikat kelayakan higiene dan sanitasi tersebut dirasakan tidak mudah oleh sebagian mitra pelaksana di berbagai daerah.

Baca Juga

Evakuasi Korban Tak Sadarkan Diri dalam Kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta

Guna mengatasi kendala administratif dan teknis tersebut, Sudaryono telah mengambil langkah taktis dengan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh jajaran petugas regional Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah. Surat edaran tersebut menginstruksikan para petugas BGN di tingkat daerah untuk proaktif memberikan asistensi dan pendampingan kepada pihak pengelola dapur dalam proses pengajuan serta pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dengan adanya asistensi langsung ini, diharapkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera memenuhi persyaratan yang diwajibkan sebelum tenggat waktu berakhir, sehingga kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga dengan baik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap