Konsumen yang menanti kepastian serah terima unit hunian LRT City mendapat titik terang terkait kelanjutan proyek yang sempat terhambat. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memastikan kucuran dana segar disiapkan guna melanjutkan pembangunan proyek properti berbasis transportasi massal tersebut.
Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengungkapkan bahwa suntikan dana sebesar Rp456 miliar diperoleh dari BPI Danantara. Alokasi modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek LRT City yang tersebar di 12 titik lokasi.
Keterangan tersebut disampaikan Aminuddin usai menggelar pertemuan bersama perwakilan konsumen, manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), serta pengembang proyek PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) di Kantor BP BUMN, Selasa (15/9/2026).
Anti Wacana! Ini 5 Langkah Cerdas Wujudkan Rencana Liburan Akhir Tahun
Status Pembangunan dan Skema Konsumen
Aminuddin mengakui bahwa kondisi proyek di lapangan cukup bervariasi. Sebagian unit apartemen tercatat belum tuntas pembangunannya, sedangkan pada beberapa lokasi lain pengerjaan fisik bahkan belum sempat dimulai sama sekali.
Mengenai tuntutan pemulihan hak pembeli, Aminuddin menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia opsi pengembalian dana atau refund bagi para konsumen yang terdampak keterlambatan pengerjaan proyek tersebut. Fokus utama pemerintah dan korporasi saat ini diarahkan pada penyelesaian konstruksi fisik.
Tenggat Inventarisasi dan Peninjauan Lokasi
Untuk memetakan kendala secara menyeluruh, BP BUMN menetapkan tenggat waktu hingga 1 Oktober 2026 bagi ADHI dan ADCP. Kedua entitas tersebut diwajibkan menyelesaikan inventarisasi seluruh data unit yang belum diserahterimakan kepada pembeli.
Membaca Keberlanjutan Fiskal dari Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil
Setelah proses pendataan tuntas, pembahasan lanjutan serta penetapan keputusan final dijadwalkan berlangsung dalam rentang tanggal 10 hingga 15 Oktober 2026.
Aminuddin juga merencanakan kunjungan lapangan langsung ke 12 lokasi LRT City dalam waktu dekat. Langkah peninjauan ini dilakukan guna memverifikasi kondisi riil dan menentukan kelayakan masing-masing titik sebelum pengerjaan konstruksi resmi dilanjutkan.
