Danantara Jajaki Investasi Bandara Madinah dan Matangkan Proyek Kampung Haji

Informasi mengenai perkembangan proyek ini diperoleh setelah Rosan Perkasa Roeslani melakukan kunjungan kerja langsung ke wilayah Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, Rosan mendatangi tiga kota utama, yakni Makkah, Madinah, dan Jeddah. Selama berada di sana, ia melakukan pertemuan dengan pejabat dari Kementerian Investasi Arab Saudi serta penasihat Raja guna membahas berbagai peluang kerja sama. Pertemuan ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang investasi, yang kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo.

Baca Juga

Pemerintah Integrasikan Insentif Kota Terbersih Rp20 Miliar dengan Penghargaan Adipura

Salah satu poin penting yang dihasilkan dari kunjungan tersebut adalah tawaran investasi yang ditujukan kepada Danantara. Pihak Arab Saudi menawarkan Danantara untuk memiliki porsi kepemilikan di bandara Madinah. Menanggapi peluang besar ini, Danantara kini tengah menjajaki tawaran investasi tersebut secara mendalam. Komunikasi intensif juga terus dibangun oleh pihak Danantara dengan pengelola bandara di Madinah, yaitu Mada International Holdings atau Mada Group, guna membahas detail rencana kepemilikan tersebut secara lebih lanjut.

Di samping membahas mengenai investasi luar negeri dan proyek Kampung Haji, pertemuan di Istana Kepresidenan ini juga membahas pembenahan internal di dalam negeri. Rosan melaporkan perkembangan terbaru mengenai perbaikan sistem kerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus utama dari perbaikan sistem kerja BUMN ini adalah mengenai pengurangan lapisan atau layer birokrasi. Pemangkasan rantai birokrasi ini dipandang penting untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara agar dapat berkontribusi lebih maksimal bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

ASN Bandung Barat Dipanggil Pemkab Usai Live TikTok Singgung Fee Proyek

Menanggapi laporan mengenai sistem kerja BUMN tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang tegas. Presiden menginstruksikan adanya pengurangan layer birokrasi, terutama pada perusahaan-perusahaan BUMN yang berskala besar seperti Pertamina dan PLN. Melalui arahan ini, Presiden Prabowo berharap agar proses pengambilan keputusan di dalam BUMN besar tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain meningkatkan kecepatan keputusan, langkah pengurangan birokrasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi operasional BUMN secara lebih baik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap