Kemendiktisaintek Usut Pencatutan Nama Presiden Prabowo dalam Makalah Nobel MBG

Berdasarkan hasil penelusuran awal, makalah tersebut disusun oleh seorang penulis utama yang memiliki inisial DD. Dalam dokumen tersebut, DD menyertakan nama Presiden beserta beberapa individu lain seolah-olah mereka ikut menyusun naskah tersebut. Namun, setelah dilakukan konfirmasi, individu-individu yang namanya dicatut memberikan keterangan resmi bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui perihal penulisan ini. Mereka juga menegaskan tidak pernah dimintai persetujuan, serta sama sekali tidak terlibat dalam proses penyusunan materi maupun pengunggahan draf makalah tersebut ke internet.

Menanggapi situasi yang berkembang, DD selaku penulis utama telah mengambil langkah dengan membuat surat pernyataan tertulis. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kelalaian dan tindakan pencantuman nama tanpa izin ini. Di sisi lain, kementerian juga membeberkan status akademis dari DD untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. DD diketahui belum memegang jabatan akademik guru besar atau profesor, dan statusnya saat ini tidak terafiliasi sebagai dosen di perguruan tinggi mana pun. Momentum penulisan makalah ini berdekatan dengan aktivitas akademis terbarunya, di mana ia baru saja menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga

Pesan Terakhir Tersangka Mutilasi di Depok, Pamit Wawancara Kerja hingga Minta Maaf ke Bos

Selain isu pencatutan nama, publikasi ini juga menimbulkan salah kaprah terkait mekanisme nominasi Nobel. Makalah tersebut diketahui diunggah pada platform SSRN. Pihak kementerian menjelaskan secara rinci bahwa SSRN bukanlah sebuah lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam proses kurasi maupun penentuan penerima Nobel. SSRN sejatinya merupakan sebuah repositori daring atau platform publikasi preprint yang biasa digunakan oleh komunitas akademis global untuk membagikan naskah ilmiah sebelum masuk proses penelaahan sejawat. Dengan demikian, pencantuman istilah "nomination" atau nominasi di dalam judul naskah ilmiah tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau pendaftaran resmi dalam ajang Nobel Perdamaian.

Sistem kerja Komite Nobel sendiri memiliki protokol kerahasiaan yang sangat ketat dan mengikat. Sesuai dengan aturan resmi yang berlaku, identitas dari para nominator serta daftar nominasi yang diajukan untuk penghargaan Nobel dijaga kerahasiaannya secara rapat oleh Komite Nobel selama 50 tahun ke depan. Informasi tersebut tidak akan dibuka ke publik sebelum masa tenggang waktu tersebut terlewati. Oleh karena itu, pengajuan usulan secara terbuka melalui makalah ilmiah di platform preprint tidak memiliki korelasi langsung dengan proses seleksi internal komite.

Baca Juga

Pemerintah Integrasikan Insentif Kota Terbersih Rp20 Miliar dengan Penghargaan Adipura

Sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto telah mengambil tindakan tegas. Sejak tanggal 4 Agustus 2026, Mendiktisaintek telah membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran serta investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini. Penyelidikan mendalam ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta secara transparan demi menjaga marwah dunia pendidikan tinggi dan etika penulisan ilmiah di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap