Pemungutan Pajak Marketplace Ditunda hingga 1 November 2026

Sebelum adanya keputusan penundaan ini, keempat marketplace anggota idEA—yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli—telah melakukan serangkaian langkah persiapan yang matang demi mendukung jalannya kebijakan pemerintah. Persiapan yang dilakukan oleh keempat platform tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan operasional. Langkah-langkah persiapan tersebut meliputi penyesuaian serta pengujian sistem teknologi informasi pada platform masing-masing. Selain itu, mereka juga melakukan penyempurnaan pada proses bisnis internal agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang baru. Tidak kalah penting, keempat marketplace ini juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara intensif kepada para penjual atau seller yang aktif berdagang di platform mereka agar memahami mekanisme pemotongan pajak tersebut.

Baca Juga

60 Persen Alumni Program Magang Nasional Berhasil Direkrut Jadi Karyawan

Secara regulasi, kebijakan penundaan ini berdampak langsung pada masa berlaku aturan teknis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 secara resmi ditangguhkan hingga tanggal 31 Oktober 2026. Regulasi ini mengatur tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penundaan ini kemudian diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pihak DJP memberikan penjelasan resmi bahwa penundaan waktu pemberlakuan pemungutan pajak ini sengaja dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di dalam negeri.

Seiring dengan keputusan penundaan tersebut, terdapat konsekuensi administratif yang harus diselesaikan terkait penunjukan lokapasar sebagai pemungut pajak. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan sebelumnya akan dibatalkan secara resmi. Setelah pembatalan tersebut dilakukan, barulah nantinya akan diterbitkan kembali keputusan penunjukan yang baru. Dampak dari pembatalan ini juga mengharuskan pihak marketplace untuk mengembalikan uang pajak yang telanjur dipungut. PPh Pasal 22 yang sebelumnya telah dipungut oleh marketplace dari Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan terdahulu wajib dikembalikan sepenuhnya oleh pihak marketplace kepada para Pedagang Dalam Negeri tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Integrasikan Insentif Kota Terbersih Rp20 Miliar dengan Penghargaan Adipura

Meskipun pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi aturan ini hingga akhir Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kebijakan ini hanya mengalami pergeseran waktu pelaksanaan. Penundaan ini sama sekali tidak mengubah substansi dari kebijakan perpajakan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tersebut. Seluruh ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 22 tetap berlaku sesuai dengan isi regulasi asal. Dengan demikian, penundaan ini murni hanya memberikan kelonggaran waktu bagi seluruh pihak terkait sebelum akhirnya pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang lokapasar resmi diberlakukan pada 1 November 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap