Mantan Ketua DPRD Ponorogo Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan

Salah satu sumber alat bukti penting yang menguatkan penetapan SN sebagai tersangka diperoleh oleh penyidik dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu FS. Dalam kurun waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, FS menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Ponorogo. Dari proses pemeriksaan mendalam terhadap FS, tim penyidik mendapatkan keterangan berharga mengenai keterlibatan serta peran SN dalam perkara dugaan korupsi penentuan tunjangan perumahan ini.

Baca Juga

Kemensos Bentuk Tim Khusus Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Berdasarkan hasil pengakuan dan keterangan yang diberikan oleh tersangka FS kepada penyidik, FS menyampaikan bahwa dirinya menerima perintah secara langsung dari tersangka SN untuk mengubah nilai penilaian tunjangan. Pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menduga kuat bahwa permintaan pengubahan nilai tersebut diajukan oleh SN karena yang bersangkutan merasa tidak puas terhadap nilai appraisal tunjangan perumahan yang sebelumnya telah dihitung dan ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Atas dasar instruksi atau perintah yang diberikan oleh tersangka SN, FS kemudian melakukan pengubahan dengan menaikkan nilai appraisal tersebut sebesar 15 persen dari total hasil penilaian awal yang telah ditentukan oleh pihak KJPP. Angka atau nilai penyesuaian yang telah diubah tersebut selanjutnya dipakai sebagai dasar resmi oleh Sekretariat DPRD dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang dibayarkan selama periode tahun anggaran 2023 hingga 2026.

Baca Juga

25 Siswa dan Guru di Bogor Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu Makan Bergizi Gratis

Penggunaan besaran nilai appraisal yang telah diubah atas perintah SN tersebut berakibat pada pembengkakan pembayaran anggaran perumahan. Kejaksaan Negeri Ponorogo menduga bahwa tindakan pengubahan nilai yang menjadi dasar penetapan besaran tunjangan perumahan anggota dewan ini telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,6 miliar. Jumlah kerugian negara tersebut menjadi fokus utama dalam penghitungan dampak penyimpangan keuangan dalam kasus ini.

Guna mendukung kelancaran serta efektivitas proses penyidikan lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Ponorogo memutuskan untuk langsung melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka SN. Mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 tersebut kini resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo untuk masa penahanan selama 20 hari. Atas perbuatannya, tersangka SN dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap