Kemensos Bentuk Tim Khusus Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kebutuhan akan percepatan pembangunan ini didorong oleh kondisi di lapangan, di mana terdapat 61 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kuota pembangunan yang disediakan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya telah mengalokasikan kuota sebanyak 100 titik pembangunan, namun 61 titik rintisan tersebut belum masuk di dalamnya karena terkendala oleh masalah administratif lahan. Saat ini, puluhan Sekolah Rakyat rintisan tersebut terpaksa beroperasi dengan menggunakan fasilitas sementara yang kapasitas dan kekuatannya hanya diproyeksikan bertahan maksimal selama satu tahun saja.

Kondisi sarana yang serbaterbatas ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di masa mendatang. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo, menegaskan urgensi situasi ini dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 7 Agustus 2026. Beliau menyatakan, "Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi." Pernyataan tersebut disampaikan setelah Agus Jabo memimpin rapat pembentukan TP2SR yang berlangsung di Kantor Kemensos pada hari Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca Juga

Polisi Ungkap Kronologi dan Hasil Forensik Kematian Eks Istri Anggota Polri di Medan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, TP2SR dibentuk dengan struktur kerja yang jelas demi melakukan pendampingan, pengendalian, dan pemantauan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan. Herman Koswara, yang menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat, ditunjuk dan dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Ketua TP2SR. Sebagai tim ad hoc, TP2SR akan memikul tanggung jawab besar untuk menyiapkan data secara matang, mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan administratif yang terjadi di daerah, serta memberikan pendampingan intensif hingga proses konstruksi fisik sekolah benar-benar dimulai.

Secara lebih terperinci, tugas utama dari TP2SR adalah memastikan bahwa persiapan lahan di setiap titik lokasi rintisan sudah berjalan dengan baik. Tim ini diinstruksikan untuk mendata dan mengidentifikasi status hukum serta kepemilikan lahan secara mendalam. Selain itu, mereka juga harus mengidentifikasi siapa pihak yang mengusulkan pembangunan tersebut, memetakan masalah-masalah spesifik yang menghambat di lapangan, serta menentukan bagaimana keterkaitan masalah tersebut dengan kementerian-kementerian terkait agar dapat segera diselesaikan secara administratif.

Baca Juga

Bareskrim Polri Usut Kasus Dugaan Penyelundupan 53 Ton Pasir Timah Ilegal di Belitung

Sebagai langkah persiapan awal sebelum evaluasi besar dilakukan, TP2SR telah mengagendakan sebuah pertemuan daring melalui Zoom yang dijadwalkan pada hari Senin, 10 Agustus 2026. Rapat koordinasi virtual ini akan melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat mempersiapkan dan merapikan data-data yang diperlukan mengenai status lahan sebelum melangkah ke tahap evaluasi berikutnya.

Puncak dari rangkaian koordinasi ini akan berlangsung pada hari Rabu, 12 Agustus 2026, di mana TP2SR Kemensos akan menggelar forum Desk Evaluation. Kegiatan Desk Evaluation ini direncanakan akan mempertemukan 57 Pemerintah Daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan di wilayah mereka masing-masing. Forum ini diselenggarakan dengan tujuan utama membangun sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga terkait yang memiliki wewenang atas masalah lahan dan pembangunan, seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendagri, hingga Perhutani.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap