KPK Bakal Panggil Kepala Imigrasi Jakarta Selatan Terkait Temuan Uang Sin$8.500

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyitaan uang asing tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait. Pemanggilan ini bertujuan untuk menerangkan keberadaan serta asal-usul uang tunai yang ditemukan di area kantor imigrasi tersebut. KPK menduga uang tersebut berkaitan erat dengan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kurun waktu 2022 hingga 2026. Kasus hukum ini juga menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim.

Pengusutan kasus ini terus berkembang secara bertahap. Pada hari yang sama dengan penggeledahan di Jakarta Selatan, tim penyidik KPK juga mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Di lokasi kedua ini, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen kedinasan serta beberapa Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga kuat berkaitan dengan perkara. Rangkaian penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari tindakan serupa yang dilakukan penyidik di Bali pada pertengahan Juni 2026. Pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2026, KPK telah menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, kantor biro jasa PT Visa Empat Bali, serta CV Visa Agung Bali Teratai Promenade guna mengumpulkan dokumen dan bukti elektronik.

Baca Juga

Pemerintah Salurkan Bantuan Modal Rp5 Juta untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Penyintas Bencana di Aceh

Secara kronologis, perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Silmy Karim yang menyerahkan diri ke penyidik. Dari hasil tangkap tangan tersebut, KPK menyita barang bukti dengan nilai total mencapai Rp17,5 miliar. Barang bukti yang diamankan meliputi tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, saldo di rekening bank dan akun aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

KPK kini telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menahan mereka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Para tersangka tersebut adalah Silmy Karim (mantan Wakil Menteri Imigrasi), Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025), Jaya Saputra (Direktur Izin Tinggal), serta dua Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal yaitu Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Selain itu, terdapat nama Ronald Arman Abdullah (Kakanim Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026), Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS), serta Gusti Bernardiansyah (Staf Subdit Izin Tinggal). Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Baca Juga

Kampanye Bebas Ponsel di Konser K-Pop Cortis Tuai Sorotan Penggemar

Proses hukum terhadap kedelapan tersangka saat ini masih terus berjalan di bawah penanganan penyidik KPK. Dengan adanya temuan uang tunai baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, KPK terus mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi ini sebelum dilimpahkan ke persidangan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap