Sengketa Yayasan di Balik Temuan Senjata di Sekolah Swasta Pondok Pinang

Dinamika dan konflik tata kelola di lingkungan yayasan pendidikan ini telah berlangsung selama kurun waktu beberapa bulan terakhir. Pihak yang saat ini menduduki dan menguasai sekolah diketahui telah mengambil alih fisik yayasan secara langsung sejak bulan April 2026. Implikasi nyata dari tindakan pengambilalihan fisik sejak April 2026 tersebut dirasakan secara langsung oleh pihak IWD. Sejak momen pengambilalihan fisik yayasan tersebut terjadi, kubu IWD tidak lagi memiliki akses sama sekali ke dalam lingkungan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu.

Kondisi di mana kubu IWD tidak mempunyai akses ke fasilitas sekolah berlangsung terus-menerus sejak bulan April 2026 hingga memasuki bulan Agustus 2026. Perkembangan baru kemudian muncul di bulan Agustus 2026 ketika pihak yang saat ini menguasai fisik sekolah tiba-tiba memanggil aparat kepolisian ke lokasi. Pemanggilan pihak kepolisian tersebut dilakukan secara mendadak terkait dengan adanya polemik temuan senjata di dalam area sekolah. Langkah ini yang kemudian membawa masalah temuan senjata tersebut ke ranah pemeriksaan aparat kepolisian.

Baca Juga

Kemensos Bentuk Tim Khusus Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Mengenai inti dari seluruh perdebatan dan polemik yang terjadi, Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin sekaligus kuasa hukum IWD, Alhadid Endar Putra, memberikan penjelasan resmi pada Kamis malam, 6 Agustus 2026. Alhadid menerangkan bahwa pokok atau inti permasalahan sebenarnya berakar pada sengketa internal di tingkat jajaran pembina yayasan. Berdasarkan keterangan Alhadid, perselisihan kepemimpinan ini melibatkan tiga orang pembina yayasan. Dalam konteks dinamika internal tersebut, konfigurasi perselisihan terjadi antara dua pembina di satu pihak berhadapan dengan satu pembina di pihak lainnya, sehingga pada hakikatnya merupakan sengketa dua melawan satu.

Sengketa mengenai keabsahan dan tata kelola kepembinaan yayasan ini masih diproses dan diuji di jalur hukum perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak IWD memilih untuk menempuh dan menghormati seluruh alur proses hukum yang berjalan di pengadilan tersebut guna menyelesaikan masalah kepembinaan secara legal. Sementara itu, untuk persoalan temuan senjata yang menjadi perhatian aparat penegak hukum, kubu IWD terus memberikan klarifikasi secara kooperatif kepada pihak kepolisian agar persoalan tersebut dapat ditangani secara jelas dan objektif.

Baca Juga

25 Siswa dan Guru di Bogor Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu Makan Bergizi Gratis

Dalam menyikapi kelanjutan kasus ini, pihak IWD menyampaikan rencana langkah komunikasi publik yang akan diambil setelah tahapan-tahapan hukum terlaksana. Pihak IWD kini tengah menunggu terbitnya putusan perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai sengketa kepembinaan yayasan. Selain menunggu putusan pengadilan perdata, kubu IWD juga memantau perkembangan penanganan perkara senjata melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari kepolisian. Setelah putusan perdata keluar dan proses di kepolisian mendapat kejelasan melalui SP2HP, pihak IWD berencana untuk mengadakan rilis pers secara terbuka guna menjelaskan posisi dan fakta persoalan kepada publik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap