Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera menyelesaikan perbaikan data desil maksimal dalam kurun waktu dua minggu. Desakan ini disampaikan menyusul penetapan klasifikasi desil oleh BPS yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan sehingga memicu keresahan dan polemik di ruang publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya BPS melakukan perbaikan kualitas dan peningkatan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkelanjutan. Akurasi data tersebut dinilai sangat krusial karena DTSEN menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan nasional.
Rujukan Program Bantuan dan Beasiswa
Klasifikasi desil yang dikelola BPS memegang peranan penting dalam penetapan sasaran penerima manfaat berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi acuan dasar dalam penyaluran kebijakan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial. Ketidaktepatan dalam penentuan desil dikhawatirkan mengganggu keadilan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak.
Kementerian ESDM Bongkar Praktik Pengolahan dan Distribusi Solar Ilegal di Berbagai Wilayah
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, BPS telah menyepakati untuk melakukan pembenahan terhadap data desil yang bermasalah. Perbaikan ini secara khusus juga mencakup penataan data di sektor pendidikan, terutama yang berkaitan langsung dengan penetapan kriteria dan penyaluran penerima beasiswa bagi peserta didik.
Batas Waktu Respons Sanggahan Publik
Komisi X DPR menekankan bahwa pembenahan data tidak boleh berlarut-larut. Keterlambatan dalam penyesuaian desil dapat merugikan masyarakat luas, di mana warga yang seharusnya memenuhi kriteria justru terancam kehilangan hak untuk memperoleh bantuan akibat kesalahan penetapan status desil.
Negara Kaya Minyak Krisis Energi, Listrik & BBM Tak Ada-Warga Demo
Oleh karena itu, DPR menetapkan target perbaikan data harus tuntas dalam waktu paling lambat dua minggu sejak masyarakat mengajukan sanggah desil melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh BPS. Melalui mekanisme tersebut, BPS diminta untuk memberikan respons yang cepat dengan melakukan penyesuaian data dalam waktu singkat.
Selain mempercepat proses verifikasi sanggahan, Komisi X DPR turut meminta BPS memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan dalam penentuan klasifikasi desil. Langkah ini diharapkan dapat menjawab kebingungan publik serta memastikan basis data kependudukan dan sosial ekonomi semakin valid dan tepercaya.
