Tantangan fiskal yang tengah dihadapi negara kerap kali berujung pada kebijakan pengetatan ikat pinggang atau efisiensi anggaran. Namun, di tingkat daerah, pemangkasan anggaran ini bagaikan pisau bermata dua yang bisa mengancam jalannya pelayanan publik dasar. Menyadari besarnya dampak kebijakan tersebut, jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) memutuskan untuk membawa langsung keluh kesah mereka ke Senayan. Mereka menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mencari jalan tengah agar pembangunan di daerah tidak tersendat.
Pertemuan krusial tersebut berlangsung di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 24 Juli 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut hangat kedatangan rombongan APKASI. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air, termasuk Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, dan Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda. Kehadiran para bupati ini menegaskan bahwa persoalan anggaran daerah merupakan isu krusial yang dirasakan secara merata di berbagai provinsi.
Dalam dialog tersebut, para kepala daerah memaparkan realitas di lapangan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dan kendala dalam mempercepat pembangunan. APKASI menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dirancang di tingkat pusat harus tetap realistis dan tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat di daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, mengungkapkan harapannya agar kebijakan pengetatan anggaran ke depan tidak sampai mengganggu kualitas layanan publik yang sangat vital bagi warga, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten.
Polisi Beri Teguran untuk Pengendara Xpander yang Tutup Pelat Nomor Pakai Lakban
Mendengar aspirasi tersebut, pihak DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kehadiran DPR adalah untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kendala para bupati di lapangan. Menurut Cucun, masukan yang disampaikan oleh APKASI akan menjadi modal berharga bagi DPR dalam mengawal dan mendorong formulasi kebijakan anggaran yang tetap berpihak pada percepatan pembangunan di daerah, bukan justru menghambatnya.
Senada dengan Cucun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa seluruh poin penting dari dialog ini tidak akan berhenti di ruang rapat saja. Dasco menyatakan bahwa hasil pertemuan ini akan segera dijadikan bahan koordinasi resmi antara DPR dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan nantinya tetap selaras dan adaptif terhadap kebutuhan nyata pembangunan di daerah-daerah.
PMI Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Depok yang Terdampak Kekeringan
Sinergi antara pusat dan daerah memang menjadi kunci utama dalam menghadapi masa-masa sulit pengetatan anggaran ini. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Solok Jon Firman Pandu, dan Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah ini diharapkan mampu melahirkan solusi kebijakan fiskal yang adil. Dengan adanya ruang dialog seperti ini, harapannya efisiensi anggaran tidak lagi menjadi momok bagi pembangunan daerah, melainkan momentum untuk mengelola anggaran secara lebih bijak tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
