Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peran aktif negara-negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negara-negara berkembang perlu menjadi bagian langsung dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan sekadar menjadi penerima ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan pihak lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu (12/09).
Dorongan Reformasi Multilateral dan Ketahanan Kawasan
Menurut Airlangga, agenda reformasi sistem multilateral menjadi kian mendesak di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian iklim perdagangan internasional, serta berbagai tantangan pada rantai pasok dunia. Dalam merespons dinamika ini, Indonesia terus mendorong terwujudnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, yang sekaligus memberikan ruang pembangunan memadai bagi negara-negara berkembang.
Kuasai Pajak Jangan Setengah-Setengah, Ikut Pelatihan Brevet Pajak A & B di Sini
Dalam konteks penguatan kerja sama, pengalaman ASEAN dijadikan contoh nyata bagaimana kolaborasi regional mampu membangun ketahanan bersama. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN membuktikan perannya sebagai wadah yang efektif bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, memelihara stabilitas, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi regional.
Isu Strategis dan Penguatan Ekonomi di KTT BRICS
KTT BRICS ke-18 turut membedah berbagai substansi strategis lintas sektor. Agenda pembahasan mencakup penguatan kerangka institusional BRICS, isu perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, hingga penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup.
Bamsoet Dorong Kerja Sama RI-Jiangxi Naik dari Dagang ke Industrialisasi
Secara khusus di bidang ekonomi, para delegasi membahas langkah-langkah penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme transaksi mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS), pembentukan rantai pasok global yang tangguh, serta penegakan sistem perdagangan internasional yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
