Partai Gerindra memberikan tanggapan terkait arahan tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk mundur jika merasa tidak mampu mengemban tugas. Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai pernyataan tersebut merupakan pengingat langsung mengenai standar kinerja serta komitmen loyalitas yang wajib dipenuhi setiap pejabat publik.
Bahtra menyampaikan bahwa posisi menteri dalam pemerintahan bukan sekadar titel jabatan atau fasilitas kedudukan, melainkan amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo menuntut seluruh jajaran kabinet bekerja optimal, berdisiplin tinggi, serta memiliki empati dalam menjalankan program kerja.
Dorongan Eksekusi Program Prioritas
Selaku Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengawal deretan agenda prioritas nasional yang membutuhkan akselerasi tinggi. Program-program tersebut mencakup penyediaan makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, pengentasan kemiskinan, pembenahan mutu pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib Jalur Sepeda, Gencarkan Penertiban Motor
"Pesan Presiden Prabowo harus dipahami sebagai penegasan bahwa jabatan menteri adalah amanah dan tanggung jawab bukan sekadar posisi. Karena itu kalimat 'Kalau tidak sanggup, silakan minggir' merupakan penegasan standar kinerja dan loyalitas," ujar Bahtra pada Kamis (27/8/2026).
Bagi Gerindra, mandat pemerintahan hanya akan berdampak nyata apabila para pembantu presiden mampu berkoordinasi secara solid dan mengeksekusi kebijakan dengan cepat tanpa menunda pekerjaan.
Konteks Arahan Kabinet Merah Putih
Pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp di Jembrana, Bali, bertepatan dengan momen peringatan Maulid Nabi, Selasa (25/8).
5 Momen Prabowo Datangi Lokasi Gempa NTT
Kala itu, Prabowo menyoroti tingginya ritme kerja kabinet yang bahkan menuntut kesiapan menteri bertugas di hari libur. Ia menegaskan bahwa pengabdian tanpa tanggal merah merupakan konsekuensi tanggung jawab negara.
"Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko, risiko pengabdian. Yang tidak sanggup boleh minggir, banyak yang ingin menggantikan saudara," tutur Prabowo saat itu.
