KPK Geledah 15 Lokasi Terkait Kasus Bupati Pemalang Nonaktif, Ini Rincian Hasilnya

Upaya paksa penggeledahan tersebut menyasar sejumlah titik strategis demi mengumpulkan alat bukti yang kuat. Secara terperinci, lokasi penggeledahan terdiri atas sepuluh rumah yang berada di Pemalang, dua rumah di Tegal, dos rumah di Pekalongan, dan satu rumah di Semarang. Dari serangkaian penggeledahan di empat wilayah ini, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Salah satu fokus utama penyitaan yang dilakukan oleh tim KPK adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek pembangunan di Kabupaten Pemalang. Penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, di antaranya dokumen terkait proyek yang sedang berjalan maupun proyek yang akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang. Fokus pada Dinas PUPR ini mengindikasikan adanya perhatian khusus penyidik terhadap sektor infrastruktur daerah tersebut.

Selain dokumen proyek fisik, penyidik juga menyita telepon seluler serta dokumen elektronik dari lokasi-lokasi penggeledahan tersebut. Alat komunikasi dan data digital ini diharapkan dapat mengungkap percakapan dan transaksi yang terjadi di antara pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang untuk memperkuat bukti petunjuk mengenai aktivitas para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Baca Juga

Asing Beli Bersih Rp343 Miliar pada Sesi I, Saham BBRI Jadi Incaran Utama

Kasus yang menjerat bupati nonaktif ini bermula dari sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 28 Juli 2026. Tindakan tangkap tangan ini tercatat sebagai operasi senyap ke-18 yang dilancarkan oleh lembaga antirasuah tersebut di sepanjang tahun 2026. Dalam operasi yang berlangsung di lapangan tersebut, petugas KPK berhasil mengamankan sebanyak 21 orang, termasuk di antaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sendiri.

Dua hari setelah pelaksanaan operasi tangkap tangan, tepatnya pada 30 Juli 2026, KPK secara resmi mengumumkan hasil pemeriksaan awal dan mengungkap adanya dua klaster perkara yang berbeda dalam kasus ini. Pembagian klaster ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman publik mengenai alur perkara yang melibatkan beberapa pihak dengan peran yang bertolak belakang, di mana sang bupati berstatus sebagai pelaku sekaligus korban dalam pusaran perkara yang berbeda.

Klaster pertama berkaitan erat dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Anom Widiyantoro terhadap jajaran pegawai di Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta. Dalam perkara klaster pertama ini, KPK telah menetapkan Anom Widiyantoro beserta orang kepercayaannya, Mohamad Haris atau yang dikenal dengan nama Gus Haris, sebagai tersangka. Peran Gus Haris diduga kuat menjadi jembatan komunikasi dalam transaksi yang melibatkan bupati nonaktif tersebut.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Bansos 2024 di Labuhanbatu Selatan Seret Anggota Polisi

Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang justru menempatkan Anom Widiyantoro sebagai korban pemerasan dari pihak lain. Pada klaster ini, KPK mengungkap adanya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seorang anggota polisi bersama ayah kandungnya terhadap sang bupati. KPK menetapkan Setya Budi Dias, seorang polisi yang sedang bertugas di KPK, beserta ayahnya yang bernama Lilik Budi Suprianto, sebagai tersangka dalam perkara klaster kedua ini. Keterlibatan oknum polisi yang diperbantukan di lembaga antirasuah ini menjadi catatan tersendiri dalam pengusutan kasus ini.

Dengan selesainya penggeledahan di 15 lokasi tersebut, langkah KPK selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap seluruh barang bukti yang telah disita. Penyidik akan mencocokkan dokumen proyek Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, isi percakapan di telepon seluler, dokumen elektronik, serta rekaman CCTV hotel di Magelang guna memperkuat sangkaan terhadap para tersangka di kedua klaster. Proses hukum ini masih terus berjalan, dan penyidik akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil verifikasi alat bukti tersebut.