Mendagri Ajukan Tambahan Dana Pemulihan Pascabencana Aceh kepada Menteri Keuangan

Dalam pengajuannya, Tito menyebutkan bahwa tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp6 triliun. Angka tersebut diperuntukkan bagi empat kementerian yang dinilainya berstatus super prioritas. Rincian alokasi dana tersebut meliputi Kementerian Pertanian sebesar Rp2,6 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki area sawah dan perkebunan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, dana sebesar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna merehabilitasi fasilitas tambak ikan dan udang.

Selain dua sektor tersebut, usulan tambahan anggaran juga menyasar Kementerian Agama dengan nilai mencapai Rp4,8 triliun. Dana ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas keagamaan dan pendidikan yang hancur, seperti pondok pesantren, madrasah, hingga rumah ibadah. Sementara itu, Kementerian UMKM direncanakan menerima suntikan dana sekitar Rp600 miliar yang bertujuan membantu pemulihan kegiatan ekonomi, termasuk warung, kafe, serta para pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh bencana. Meskipun Tito mengajukan permohonan dana sekitar Rp6 triliun, kalkulasi rincian dari keempat kementerian tersebut sebenarnya menyentuh total kebutuhan sekitar Rp9,5 triliun.

Baca Juga

Enam Dokter Internship Meninggal sejak Februari 2026, Perlindungan Tenaga Kesehatan Disorot

Menyikapi kebutuhan tersebut, Tito menekankan pentingnya kecepatan persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan. Ia mengakui bahwa kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing kementerian terkait masih dalam proses penyelesaian. Kendati demikian, proses komunikasi dan persetujuan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga dana bisa segera ditransfer. Tito, yang juga bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Aceh, menyatakan bahwa transfer dana yang cepat akan sangat menentukan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.

Di luar usulan tambahan untuk empat kementerian tersebut, pemerintah pusat sejatinya telah merealisasikan sebagian besar anggaran pemulihan pascabencana Aceh pada tahun ini. Tito mengungkapkan bahwa dari total alokasi sebesar Rp39 triliun, pemerintah telah menyetujui dan mencairkan dana senilai Rp31,1 triliun. Anggaran puluhan triliun rupiah yang telah cair tersebut didistribusikan kepada tujuh instansi penting yang tergabung di dalam Satgas Pemulihan Pascabencana Aceh.

Porsi terbesar dari dana yang telah cair tersebut diserap oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yakni mencapai Rp21,1 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur fisik yang rusak, seperti jalan raya, jembatan, dan berbagai infrastruktur sungai. Posisi kedua ditempati oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memperoleh dana sebesar Rp4,1 triliun. Anggaran pendidikan ini secara khusus diperuntukkan bagi perbaikan 4.992 gedung sekolah yang terdampak bencana di wilayah tersebut.

Baca Juga

Purbaya Tegaskan Danantara Tidak Punya Hak Suara di KSSK, Perannya Sebatas Memberikan Masukan

Instansi lainnya yang juga telah menerima pencairan dana meliputi Kementerian Sosial dengan alokasi sebesar Rp2,5 triliun untuk mendistribusikan bantuan sosial dan memberikan jaminan hidup bagi para korban. Kemudian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima Rp2,3 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas hunian tetap. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mendapatkan kucuran dana sekitar Rp562 miliar guna memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan umum yang rusak akibat bencana.

Tidak hanya melalui kementerian dan lembaga, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan finansial secara langsung ke tingkat daerah. Tercatat, dana sebesar Rp10,6 triliun telah ditransfer ke Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya ikut terdampak. Untuk memastikan seluruh dana tersebut tepat sasaran, Tito menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Ia juga menginstruksikan seluruh kementerian dan Satgas untuk bersikap transparan dengan memaparkan setiap kegiatan pemulihan tersebut kepada publik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap