Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan tersebut dapat diambil sesuai dengan kondisi dan tingkat kedaruratan di daerah masing-masing.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers daring melalui kanal YouTube Bakom pada Minggu (6/9/2026). Kemendagri mencatat komunikasi intensif terus dilakukan di tingkat provinsi yang berpotensi terdampak, meliputi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri dilaporkan telah menerbitkan imbauan penanganan kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.
Seskab Teddy, Penerbangan Menuju Jakarta Dialihkan ke Kertajati
Tito menegaskan, pemerintah daerah berwenang memberlakukan skema WFH apabila sebaran abu vulkanik dinilai mengancam aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun ASN. Selain penyesuaian jam kerja aparatur sipil, pemda juga dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar, operasional transportasi, hingga layanan publik umum guna meminimalkan risiko bahaya.
Mengenai teknis penerapannya, Tito menyarankan skema fleksibel. Pemda dapat menerapkan 50 persen WFH dengan kewajiban menjaga layanan publik esensial tetap beroperasi, seperti sektor kesehatan, pemadam kebakaran, dan penanganan kelistrikan. Apabila situasi dinilai sangat rawan, kepala daerah memiliki diskresi untuk meningkatkan porsi WFH hingga rentang 75 persen sampai 80 persen, asalkan fungsi pelayanan publik tidak terganggu.
Garuda Batalkan Penerbangan hingga 7 September Imbas Abu Anak Krakatau
Menutup arahannya, Mendagri meminta seluruh jajaran pemda terkait untuk terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau secara berkala serta memperkuat koordinasi bersama PVMBG, BMKG, dan BNPB.
