Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Upacara pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9/2026).
Usai pelantikan, Suahasil menegaskan bahwa pengangkatannya merupakan bentuk kesinambungan dalam tata kelola anggaran dan fiskal negara. Fokus utama kepemimpinannya adalah menjaga kesehatan sekaligus kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Suahasil juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempertahankan defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Suahasil, kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar stabilitas keuangan tetap kokoh seraya mendorong aktivitas ekonomi nasional. Kerja pengelolaan fiskal ini didukung oleh sekitar 77.000 pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia guna mengawal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya Serahkan Jabatan Menkeu ke Suahasil Hari Ini
Pelantikan ini turut disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Suahasil atas amanah baru yang diembannya memimpin Kementerian Keuangan.
Sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Suahasil memiliki rekam jejak panjang di ranah kebijakan ekonomi dan keuangan publik. Ia sebelumnya kembali dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya mengemban posisi yang sama dalam Kabinet Indonesia Maju sejak 25 Oktober 2019.
Purbaya Dicopot Prabowo Usai Setahun Jadi Menkeu
Kiprah Suahasil di Kementerian Keuangan kian strategis saat menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) secara definitif sejak 31 Oktober 2016. Sebelum itu, ia pernah terlibat dalam berbagai komite kebijakan, termasuk anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal periode 2009–2011, Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah kurun 2009–2015, Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2010–2015, serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional periode 2013–2014.
