Musyawarah Majelis Syuro III PKS Hasilkan Empat Rekomendasi Kebijakan dan Sosial

Beranjak pada rekomendasi kedua, Majelis Syuro PKS menaruh perhatian pada aspek regulasi dan kemandirian bangsa. Melalui putusan ini, partai mendorong pemerintah agar segera bergerak membangun sebuah ekosistem regulasi yang terstruktur. Pembangunan ekosistem regulasi tersebut dipandang krusial untuk meningkatkan kemandirian nasional di berbagai sektor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa regulasi yang didorong oleh PKS tersebut harus berisikan prioritas terhadap pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Selain itu, optimalisasi sumber daya dalam negeri ini juga didorong agar pelaksanaannya berbasis pada sistem ekonomi syariah.

Selain berfokus pada isu ekonomi dan regulasi, Musyawarah Majelis Syuro III juga menghasilkan rekomendasi ketiga yang secara khusus menyoroti kondisi sosial kemasyarakatan. Majelis Syuro PKS memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah fenomena yang saat ini dinilai tengah mengancam kehidupan sosial masyarakat secara nyata. Terdapat lima isu utama yang masuk dalam daftar ancaman tersebut, mulai dari tindak pidana korupsi, fenomena LGBTQ+, maraknya praktik judi online, keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk menghadapi hal tersebut, PKS menyerukan ajakan kepada semua elemen bangsa agar bergandeng tangan dan bersatu padu. Tujuannya adalah untuk memberantas praktik-praktik destruktif tersebut melalui tindakan yang tegas serta tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Satgas dan Modifikasi Cuaca Hadapi Ancaman El Niño dan Karhutla

Pada butir rekomendasi keempat, Majelis Syuro PKS memperluas cakupan pandangannya dengan menyoroti isu kemanusiaan di tingkat global. Perhatian khusus dalam poin terakhir ini dititikberatkan pada isu kemerdekaan rakyat Palestina. Melalui rekomendasi ini, PKS secara resmi meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bagi Palestina. Al Muzammil Yusuf menyatakan bahwa dorongan ini tidak terbatas pada pemerintah eksekutif saja, melainkan juga ditujukan kepada parlemen dan seluruh komponen bangsa. Langkah proaktif ini dinilai sangat dibutuhkan guna menghentikan segala bentuk penjajahan dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap