Pemulihan pascabencana di Aceh kini memasuki babak baru yang krusial. Setelah hampir seluruh hunian sementara (huntara) selesai dibangun, fokus kini sepenuhnya dialihkan pada percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban terdampak. Langkah ini menjadi penentu bagi masyarakat Aceh untuk benar-benar bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka secara mandiri dan permanen.
Hingga tanggal 23 Juli 2026, penyediaan huntara dilaporkan telah menyentuh angka 99 persen. Dari target keseluruhan sebanyak 18.943 unit, para pekerja di lapangan berhasil merampungkan 18.867 unit hunian sementara. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan setidaknya 21 pihak, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, hingga partisipasi aktif dari elemen masyarakat itu sendiri.
Tantangan yang lebih besar kini ada pada pembangunan huntap. Dari total target 37.373 unit huntap yang direncanakan di Tanah Rencong, baru 401 unit yang selesai dibangun secara utuh, sementara 1.832 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Meski angkanya terlihat masih kecil, sinyal positif mulai terlihat menjelang akhir Juli 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Safrizal ZA, mengungkapkan adanya lonjakan progres dari 3,57 persen pada 18 Juli menjadi 4,9 persen hanya dalam waktu lima hari.
MUI Tegaskan Penolakan Terhadap LGBTQ dalam Kongres Umat Islam Indonesia
Dalam forum diskusi publik yang digelar di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026, Safrizal menjelaskan bahwa percepatan ini didorong oleh komitmen kuat dari tujuh pelaksana yang terlibat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memegang porsi terbesar dengan tanggung jawab membangun 20.647 unit huntap, disusul oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengemban tugas mendirikan 15.267 unit. Sinergi antara lembaga negara dan pihak swasta diharapkan mampu terus memangkas waktu pembangunan agar warga tidak terlalu lama tinggal di tempat penampungan sementara.
Selain urusan papan, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar Rp653 miliar untuk membantu perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan fisik. Dana stimulan tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 17.742 unit rumah dengan tingkat kerusakan ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang. Penyaluran bantuan hunian, jaminan hidup, serta dana stimulan ekonomi di sebagian besar dari 18 kabupaten/kota terdampak bahkan dilaporkan sudah hampir tuntas, dengan capaian antara 98 hingga 100 persen.
OJK Tegaskan Tanggung Jawab Kredivo dan KreditFazz Terkait Kasus Debt Collector di Purworejo
Kendati demikian, pekerjaan rumah besar masih tersisa di beberapa wilayah. Satgas mencatat ada empat daerah yang penyaluran bantuannya masih berada di bawah angka 50 persen. Bahkan, Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mencatatkan rapor merah dengan realisasi penyaluran yang masih nol persen. Padahal, di kedua wilayah tersebut terdapat ratusan keluarga yang sangat membutuhkan uluran tangan, masing-masing sebanyak 413 keluarga penerima manfaat di Aceh Tenggara dan 143 keluarga di Gayo Lues. Ketimpangan penyaluran ini menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan agar proses pemulihan Aceh berjalan merata dan tidak meninggalkan satu warga pun di belakang.
