Langkah strategis tengah dipersiapkan oleh PT PLN (Persero) untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. BUMN sektor kelistrikan ini mulai menyaring berbagai lahan milik kementerian yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala utilitas. Proyek ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diintegrasikan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Upaya penyaringan ini didorong oleh kebutuhan lahan yang sangat luas untuk membangun PLTS skala besar. Guna merealisasikannya, PLN telah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan. Kementerian ATR/BPN sendiri telah menyiapkan sejumlah lahan milik kementerian yang siap dioptimalkan. Namun, PLN dihadapkan pada tantangan geografis karena sebagian lahan yang diidentifikasi berada di kawasan pegunungan yang jauh dari pusat beban listrik. Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office, Fandi Gunawan Sianipar, menjelaskan kendala ini dalam acara Industrial Summit 2026 yang didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026. PLN harus memfilter kembali lahan-lahan tersebut agar penyaluran energi tetap berjalan optimal ke pusat beban.
Langkah penyaringan lahan ini menjadi bagian krusial dari rencana besar pemerintah dalam mempercepat program PLTS 100 GW demi memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Agustus 2026 menyatakan bahwa program ambisius ini telah masuk ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Berdasarkan RUPTL yang disahkan pada Mei 2025 tersebut, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Angka ini mencakup 42,6 GW energi baru terbarukan (EBT), 10,3 GW sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit fosil. Dalam target EBT tersebut, PLTS menjadi penyumbang kapasitas terbesar dengan target mencapai 17,1 GW.
BSI Raih Koperasi Awards 2026, Tegaskan Siap Kembangkan Koperasi
Keberhasilan proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Program PLTS 100 GW berpotensi menekan impor energi dengan nilai substitusi berkisar antara 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp255,92 triliun hingga Rp513,62 triliun. Selain memangkas impor, proyek ini diperkirakan mampu menyumbang hingga 26,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp472,75 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Untuk mengatasi sifat intermitensi atau ketidakstabilan pasokan listrik dari tenaga surya, PLN menerapkan teknologi BESS yang dikolokasikan langsung dengan PLTS, seperti yang diterapkan pada proyek PLTS Mentari Nusantara I. PLN juga mengembangkan teknologi smart grid agar aliran listrik dapat dialihkan secara fleksibel melalui jalur alternatif saat terjadi gangguan jaringan.
Kendati potensinya besar, PLN masih menghadapi sejumlah batasan material dan ketidakpastian regulasi. Salah satu tantangan utama yang ada saat ini adalah regulasi yang belum mengatur pemanfaatan BESS untuk fungsi pengalihan beban atau load shifting. Selain kendala regulasi, kendala fisik lahan yang jauh dari pusat beban membuat PLN harus menyiapkan opsi cadangan. Beberapa alternatif yang disiapkan meliputi pengembangan PLTS terapung, virtual power plant (VPP) untuk atap, serta pembangkit listrik tersebar atau distributed generation.
Krisis Pangan Hantam Eropa Akibat Gelombang Panas Ekstrem, Kerugian Capai 180 Miliar Euro
Sebagai langkah berikutnya, pemerintah akan memulai tahap pertama program PLTS 100 GW ini di Provinsi Bali. Selain itu, Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi lahan seluas sekitar 24.000 hektare di Pulau Jawa yang potensial untuk menyokong program kelistrikan ini. Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan dukungan infrastruktur pendukung. Dukungan ini mencakup pembangunan jaringan transmisi baru serta penyediaan gardu induk PLN yang diselaraskan dengan titik lokasi pembangunan pembangkit di lapangan.
