Pemerintah Singapura menyiapkan paket bantuan lebih dari SG$60.000 atau sekitar Rp835,7 juta (kurs Rp13.929/SG$) untuk setiap anak warga negaranya mulai dari lahir hingga menginjak usia 17 tahun. Kebijakan ini digulirkan guna menghadapi ancaman krisis demografi akibat penurunan angka kelahiran yang kian tajam.
Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam mendukung keluarga, bukan sekadar penyesuaian kecil terhadap skema yang sudah ada. Selain bantuan dana jangka panjang, rangkaian stimulus baru ini mencakup penurunan biaya penitipan anak, perpanjangan masa cuti orang tua, serta kemudahan akses mendapatkan perumahan publik.
Krisis Kesuburan dan Tekanan Demografi
Langkah drastis tersebut diambil menyusul anjloknya tingkat kesuburan total (total fertility rate/TFR) Singapura menjadi 0,87 pada 2025. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi 0,97, serta terpaut jauh dari tingkat 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan kestabilan populasi tanpa mengandalkan arus migrasi.
Siaga Perang Baru NATO vs Rusia, Tangan Kanan Putin Kasih Kode
Penurunan tajam populasi ini juga menjadi tantangan besar di kawasan Asia Timur. Korea Selatan masih mencatat angka kesuburan di kisaran 0,8 kendati telah memperluas berbagai fasilitas dukungan pengasuhan anak. Sementara itu, Jepang mencatat rekor TFR terendah sepanjang sejarah di angka 1,14 pada 2025 setelah mengalami tren penurunan selama sepuluh tahun berturut-turut.
Efektivitas Bantuan dan Tantangan bagi Dunia Usaha
Asisten Profesor Ekonomi Nanyang Technological University, Chua Yeow Hwee, menilai skema bantuan berkelanjutan ini lebih efektif dibandingkan pemberian bonus tunai satu kali. Menurutnya, skema multi-tahun mengakui realitas bahwa beban finansial serta alokasi waktu untuk membesarkan anak berlangsung sepanjang masa pertumbuhan mereka.
Trump Disebut Pertimbangkan Serang Bom Nuklir ke Iran
Kendati demikian, Chua memberi catatan kritis terkait kebijakan perpanjangan cuti orang tua yang berpotensi menambah beban operasional sektor usaha. Pasalnya, absennya pekerja yang mengambil cuti menuntut perusahaan mencari pengganti, memicu pertanyaan mengenai siapa pihak yang menanggung biaya tambahan operasional tersebut.
Di sisi lain, peneliti senior di Institute of Policy Studies, Kalapana Vignehsa, mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Mengubah lintasan demografi diibaratkan seperti menggeser arah pergerakan gunung es yang bergerak lambat, sehingga dibutuhkan waktu hingga beberapa dekade untuk melihat perubahan tren secara nyata.
