Kekhawatiran global terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mencuat setelah muncul peringatan mengenai potensi opsi ekstrem militer Amerika Serikat (AS). Mantan penasihat antiterorisme kepresidenan AS, Joe Kent, mengungkapkan bahwa Washington secara realistis dapat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran jika opsi militer konvensional menemui jalan buntu.
Pernyataan tersebut disampaikan Kent dalam sebuah siniar bersama Tucker Carlson. Menurut analisisnya, apabila Washington bersikeras menyingkirkan kepemimpinan di Teheran demi memaksakan penyerahan kekuasaan total, pilihan yang tersisa sangat terbatas, yakni operasi darat skala penuh atau serangan nuklir. Mengingat luas wilayah geografis dan besarnya populasi Iran, operasi militer darat dinilai sama sekali tidak layak untuk dijalankan.
Atas dasar perhitungan tersebut, Kent berspekulasi bahwa AS secara hipotetis dapat memilih opsi serangan nuklir terbatas. Serangan semacam ini dinilai berpotensi diarahkan secara spesifik pada fasilitas pengayaan uranium bawah tanah yang tersembunyi di kawasan pegunungan Iran.
Siaga Perang Baru NATO vs Rusia, Tangan Kanan Putin Kasih Kode
Wacana mengenai langkah militer ekstrem ini beriringan dengan eskalasi ancaman langsung dari Presiden AS Donald Trump. Pada April lalu, Trump sempat mengancam bahwa peradaban Iran dapat musnah jika tidak tunduk pada tuntutan Washington, termasuk melontarkan ancaman penargetan infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan.
Di tengah ketegangan militer tersebut, AS sempat tiba-tiba menangguhkan gelombang serangan terbarunya terhadap Iran menyusul beredarnya laporan media mengenai menipisnya persediaan amunisi berpresisi tinggi dan rudal pencegat milik Pentagon. Namun, laporan terkait defisit amunisi tersebut langsung dibantah keras oleh Trump beserta jajaran pejabat senior AS.
Singapura Terancam "Kiamat", Bocah-Bocah Kini Mau Diberi Rp 835 Juta
Sebagai gantinya, Trump mengumumkan peluncuran operasi tekanan ekonomi skala besar yang ia sebut sebagai "Hari-H Ekonomi" (Economic D-Day). Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent meluncurkan sanksi baru terhadap hampir 60 entitas, individu, dan kapal di berbagai yurisdiksi, dengan 21 di antaranya berbasis di China. Bessent menegaskan bahwa setiap pihak yang memfasilitasi pencucian uang atas nama Iran akan langsung dikeluarkan dari sistem keuangan dolar AS.
