Topik Terkait

OTT

7 artikel terbit

1000 HPK 17 Agustus 17 Agustus 2026 29 Juli A Bona Fide Killer A Place for Us All

Berita Terbaru

Merespons Maraknya OTT Kepala Daerah, Golkar Soroti Pendidikan dan Ongkos Politik

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan dan sorotan tajam terkait maraknya fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah.

4 Agustus 2026

Nasional

Bingkai Sepekan, Putusan MK Terkait MBG dan OTT Bupati Pemalang

Dalam rangkuman dinamika hukum dan politik nasional, program Bingkai Sepekan edisi 2 Agustus 2026 menyoroti dua peristiwa utama yang menyita perhatian publik.

3 Agustus 2026

Nasional

KPK Evaluasi Sistem Keamanan Dokumen Internal Usai Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengamanan dokumen internal di lingkungan lembaga tersebut.

31 Juli 2026

Nasional

Marak OTT Kepala Daerah, Tito Karnavian Ungkap Arahan Presiden Prabowo

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara resmi mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan perkembangan terkini terkait fenomena maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan...

31 Juli 2026

Nasional

KPK Paparkan Kinerja Semester Pertama, Gelar 12 OTT dan Pulihkan Aset Negara Rp 229 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memaparkan rincian pencapaian kinerja kelembagaan mereka yang berlangsung selama periode semester pertama tahun ini.

31 Juli 2026

Politik

Alasan Mendagri Minta Partai Politik Sekolahkan Calon Kepala Daerah Sebelum Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mengusulkan agar setiap partai politik di Indonesia memberikan pendidikan khusus atau menyekolahkan para calon kepala daerah sebelum mereka bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah.

31 Juli 2026

Politik

Kemendagri dan KPK Petakan Sepuluh Klaster Wilayah untuk Cegah Korupsi Daerah

Maraknya kasus korupsi di tingkat daerah yang berujung pada operasi senyap penegak hukum memicu langkah darurat dari pemerintah pusat.

25 Juli 2026