Merespons Maraknya OTT Kepala Daerah, Golkar Soroti Pendidikan dan Ongkos Politik

Sarmuji menegaskan bahwa setiap partai politik pada dasarnya memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, partai politik juga wajib melakukan proses rekrutmen kader secara ketat dan selektif guna melahirkan kader-kader yang memiliki integritas tinggi. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab partai politik tidak berhenti begitu saja setelah berhasil mencetak kader untuk menduduki jabatan publik. Sebaliknya, partai politik memikul tanggung jawab yang besar untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap para kadernya selama mereka menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Baca Juga

Pegawai BPK Sumsel Tersangka Suap Muara Enim Gugat KPK Lewat Praperadilan

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini memaparkan bahwa proses pembinaan terhadap kader tidak boleh dilakukan secara instan. Pembinaan tersebut harus dimulai sejak dini, yaitu sejak seorang kader pertama kali bergabung dengan partai politik, dan proses ini harus terus berlanjut secara konsisten bahkan ketika kader tersebut telah memegang amanah dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di pemerintahan. Menurut Sarmuji, partai politik memiliki kewajiban penting untuk senantiasa memagari setiap anggotanya yang sedang menduduki jabatan publik agar mereka tetap berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Selain menyoroti masalah pendidikan politik dan pengawasan kader, Muhammad Sarmuji juga mengidentifikasi adanya persoalan mendasar lain yang sangat krusial dan harus segera dievaluasi bersama, yaitu tingginya ongkos politik di Indonesia. Mahalnya biaya politik dalam proses pencalonan dan pemilihan dinilai menjadi salah satu akar masalah yang memicu terjadinya praktik korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, Sarmuji menyatakan bahwa isu mengenai mahalnya ongkos politik ini harus menjadi perhatian utama dan dicarikan solusi yang konkret serta sebenar-benarnya demi menciptakan sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

Baca Juga

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Thailand Saat Terima Kunjungan PM Anutin

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi akar masalah tersebut, Sarmuji menyarankan agar persoalan mahalnya ongkos politik ini dibahas secara mendalam dalam proses pembahasan undang-undang politik. Secara khusus, ia menyoroti perlunya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Melalui pembahasan regulasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menilik akar persoalan tingginya biaya politik dan merumuskan solusi regulasi yang tepat guna mencegah para kepala daerah terjerumus dalam praktik korupsi setelah terpilih nanti.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap