Pegawai BPK Sumsel Tersangka Suap Muara Enim Gugat KPK Lewat Praperadilan

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan bahwa perkara ini berakar dari pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025 yang dilakukan BPK Sumsel pada awal 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan adanya nilai audit yang melebihi batas materialitas. Untuk mengatasi temuan ini, Bupati Edison pada Mei 2026 memerintahkan Rusdi Hairullah agar mengurus laporan hasil pemeriksaan tersebut melalui perantara swasta bernama Augusz Dewanggara alias Angga. Rusdi kemudian menginstruksikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tahun 2026, Abi Nurwardani, untuk menemui Angga dengan bantuan mediator swasta, Mulyono.

Baca Juga

Kisah Anak Batam Raih Sapta Abdi Praja IPDN demi Wujudkan Mimpi Sang Ayah

Dalam proses negosiasi, Angga meminta komitmen fee sekitar Rp1,6 miliar, atau setara dengan 1 persen dari pagu anggaran proyek infrastruktur atau 2 persen dari pagu anggaran pengadaan di Pemkab Muara Enim, demi mengubah hasil temuan audit BPK. Angga lantas berkoordinasi dengan Titin selaku ASN BPK untuk mengeksekusi pengubahan hasil audit tersebut. Sumber dana suap ini disinyalir berasal dari Fika selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA) melalui marketing perusahaan tersebut, Cory Erin Hardi, yang terkait dengan proyek pengadaan smart board di Dinas Dikbud Muara Enim. Saat OTT berlangsung, KPK menyita uang masing-masing sebesar Rp100 juta dari tangan Angga dan Mulyono, serta satu unit mobil SUV, sejumlah dokumen, dan barang bukti elektronik.

Akibat pengungkapan ini, KPK menetapkan total lima tersangka dalam kasus dugaan suap BPK, yaitu Edison, Titin Rita Lestari, Angga, Cory Erin Hardi, dan Fika. Sementara dalam kasus dugaan suap proyek Pemkab Muara Enim, KPK menetapkan Edison, Abi Nurwardani, Adi Triadi yang merupakan keponakan bupati, Cory, dan Fika sebagai tersangka. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Titin membantah telah menerima uang suap tersebut saat hendak dibawa ke mobil tahanan KPK pada Kamis, 11 Juni 2026. "Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana," kata Titin. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bekerja dalam sistem kepemimpinan. "Saya hanya melaksanakan. Pimpinan saya berjenjang (yang terima)," sambungnya.

Baca Juga

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Narkoba Riau-Palembang, 86 Kilogram Sabu Disita

Guna menguji keabsahan penetapan tersangka oleh KPK, Titin mendaftarkan permohonan praperadilannya pada Jumat, 31 Juli 2026. Gugatan yang menempatkan KPK cq Pimpinan KPK sebagai pihak termohon ini terdaftar dengan nomor perkara 131/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana untuk memeriksa permohonan praperadilan ini pada Selasa, 18 Agustus 2026 mendatang. Sidang ini akan menjadi penentu apakah proses hukum yang dijalankan KPK terhadap pegawai BPK Sumsel tersebut sah secara hukum atau tidak.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap