Jasindo Salurkan Klaim Perdana Asuransi BMN Rp17,6 Miliar untuk Pemulihan Aset

Pembayaran sebesar Rp17,6 miliar ini menjadi sangat signifikan karena tercatat sebagai klaim pertama yang berhasil direalisasikan di bawah skema Asuransi BMN dengan dukungan pendanaan dari Pooling Fund Bencana (PFB). Program asuransi ini sendiri merupakan bagian integral dari kerangka kerja Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) yang mulai dirintis dan diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Kehadiran PFB diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal negara dalam menghadapi dampak finansial dari bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga

Kemenkeu Rilis Data Ekonomi, PMI Manufaktur Bangkit dan Inflasi Melandai

Sejak pertama kali diuji coba pada tahun 2019, cakupan nilai pertanggungan untuk aset-aset negara terus menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat. Pada masa awal uji coba di tahun 2019, nilai total aset negara yang diasuransikan tercatat sebesar Rp10,73 triliun. Angka tersebut kemudian melonjak tajam hingga mencapai Rp92,22 triliun pada tahun 2025. Peningkatan nilai pertanggungan ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi dari kementerian dan lembaga negara akan pentingnya memitigasi risiko kerusakan aset akibat faktor eksternal.

Untuk periode implementasi tahun 2026, pemerintah terus melanjutkan komitmen perlindungan ini dengan memberikan proteksi terhadap 20.838 objek Barang Milik Negara. Total nilai pertanggungan untuk puluhan ribu objek tersebut mencapai Rp29,19 triliun. Adapun jenis objek yang mendapatkan perlindungan asuransi pada tahun 2026 mencakup berbagai fasilitas vital, seperti bangunan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, fasilitas kesehatan milik Kementerian Kesehatan, serta gedung perkantoran yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga

Pemasangan Pagar Tinggi di Mal dan Perkantoran Indonesia Menjadi Sorotan Media Asing

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap aset-aset negara merupakan bagian krusial dalam pengelolaan risiko fiskal nasional. Mengingat posisi geografis Indonesia yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang sangat tinggi, skema asuransi ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas APBN dari lonjakan belanja pemulihan yang tidak terduga. Di sisi lain, Direktur Operasional Jasindo, Ocke Kurniandi, menambahkan bahwa keberhasilan pembayaran klaim ini membuktikan bahwa mekanisme transfer risiko dapat membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan aset. Dengan pemulihan yang lebih cepat, pelayanan publik di wilayah terdampak bencana dapat segera berjalan kembali tanpa hambatan yang berarti.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap